Adhi juga sepakat bantuan pemerintah melalui subsidi ongkir akan cukup membantu kendati tidak akan cukup menggantikan pasar Ramadan dan Lebaran pada kondisi normal. Menurutnya, cara tersebut merupakan alternatif pengganti silaturahmi dengan saling berkirim mamin.
"Kami usulkan subsidi bisa diberikan secara menyeluruh tidak hanya ecommerce besar tetapi juga toko daring perusahaan mamin di dalam negeri," kata dia.
Berbeda dengan Gapmmi, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menilai kebijakan pemberian subsidi untuk ongkos kirim (ongkir) pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) Ramadan 2021 tidak akan memberi dampak signifikan pada peretail.
Menurut Roy, barang-barang yang dijual secara daring umumnya merupakan produk non FMCG (fast moving consumer goods/barang konsumen yang cepat laku). Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi retail yang justru menjual produk FMCG.
"Barang online biasanya barang non FMCG. Kalau yang FMCG pasti mereka (konsumen) akan cari di gerai karena kan harus lihat kedaluwarsa dan macam-macamnya," katanya dihubungi di Jakarta, Rabu, 21 April 2021.
Di sisi lain, Roy mengkritisi kebijakan subsidi ongkos kirim yang dinilai tak tepat sasaran lantaran kebanyakan produk di e-commerce atau yang dijual secara online rata-rata merupakan produk asing yang harganya murah.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan dana Rp 500 miliar untuk menyubsidi ongkos kirim dari pembelian barang melalui daring (online) pada Harbolnas yang berlangsung pada H-10 atau H-5 menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah.
BISNIS I ANTARA
Baca juga: Alasan Peretail Anggap Subsidi Ongkir Harbolnas Tak Beri Dampak Signifikan
