Eks Ketua BPK Sebut Single Indentity Number Pajak Mampu Cegah Korupsi

Hadi Purnomo. ANTARA/Prasetyo Utomo

Pada 17 Juli 2007, tuturnya, DPR mengesahkan UU 28/2007 yang di dalamnya, yaitu pada Pasal 35A, diatur mengenai SIN Pajak. Beleid itu menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP.

Era tersebut, menurut Hadi, memberi kewajiban semua pihak baik pemerintah pusat/daerah, lembaga, swasta dan pihak-pihak lain wajib untuk saling membuka dan menyambung sistem ke pajak yang non rahasia baik yang finansial/non finansial ke DJP. Meskipun, masih adanya beberapa hambatan terkait masih diperbolehkannya rahasia pada UU lain, seperti UU mengenai perbankan.

Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Perpu 1/2017 yang mengatur secara khusus akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka memenuhi komitmen AEOI. Perpu tersebut kemudian pada 8 Mei 2017 disahkan lembaga legislatif melalui UU 9/2017. UU ini secara legal formal menggugurkan ketentuan kerahasiaan dalam beberapa UU, antara lain UU tentang perbankan.

"Sehingga semua pihak baik pemerintah pusat/daerah, lembaga, swasta dan pihak-pihak lain, wajib untuk membuka dan terhubung ke dalam sistem perpajakan, baik data yang bersifat rahasia maupun non rahasia dan data finansial maupun non finansial," ujar Hadi.

Meskipun secara de jure SIN Pajak ini telah memiliki landasan yang kuat, namun secara de facto SIN Pajak ini belum dapat terlaksana. Sejumlah kendala membangun SIN antara lain KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi) terkait dengan data kurang berfungsi, ketentuan UU yang belum lurus terkait dengan akses DJP terhadap transaksi keuangan.

Inkonsistensi regulasi, ujar dia, menjadi salah satu penyebabnya, dalam peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam peraturan pemerintah, yang diturunkan kembali dalam peraturan menteri serta surat edaran.

Ia mengatakan aturan-aturan tersebut secara jelas membuat pengaturan yang melampaui peraturan yang di atasnya, antara lain adanya subdelegasi aturan yang tidak sesuai kaidah, pembatasan penggunaan dan pembatasan nilai. Akibatnya tujuan dan sasaran dari UU yang mengaturnya tidak dapat terlaksana dengan baik, begitu pula pemberlakuan Single Identitiy Number pajak tersebut.

Baca: 11,3 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahun Ini, 80 Persen dari Target






Terkini: Harta Kekayaan Sri Mulyani, Profil Buwas hingga Pertimbangan Jokowi Perpanjang Kontrak Freeport Cs

37 menit lalu

Terkini: Harta Kekayaan Sri Mulyani, Profil Buwas hingga Pertimbangan Jokowi Perpanjang Kontrak Freeport Cs

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari harta kekayaan Sri Mulyani yang disebut-sebut masuk dalam pencalonan Gubernur BI.


Jokowi Teken Perpres Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta dengan Dana Operasional Rp178 Juta

41 menit lalu

Jokowi Teken Perpres Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta dengan Dana Operasional Rp178 Juta

Jokowi baru saja meneken Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.


Sebut Tekanan Global ke Perekonomian Indonesia Agak Mereda, Jokowi: Kalau Gak Optimis, Keliru

1 jam lalu

Sebut Tekanan Global ke Perekonomian Indonesia Agak Mereda, Jokowi: Kalau Gak Optimis, Keliru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan perekonomian Indonesia kini berangsur mulai bisa lepas dari tekanan krisis ekonomi global.


Kepastian Reshuffle Kabinet, Jokowi Kembali Ingatkan Soal Rabu Pon

1 jam lalu

Kepastian Reshuffle Kabinet, Jokowi Kembali Ingatkan Soal Rabu Pon

Jokowi menyebut ada dua pertimbangan dalam reshuffle kabinet yang sudah ramai diperbincangkan


Respons Partai-partai di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

1 jam lalu

Respons Partai-partai di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

Isu reshuffle kabinet kembali marak dibicarakan. Isu ini sontak direspons oleh berbagai partai. Tempo merangkum respons tersebut dalam artikel ini.


Profil Budi Waseso yang Dipanggil Jokowi ke Istana di Tengah Ramai Isu Reshuffle

2 jam lalu

Profil Budi Waseso yang Dipanggil Jokowi ke Istana di Tengah Ramai Isu Reshuffle

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas hadir ke Istana Negara di tengah ramai isu reshuffle. Seperti apa rekam jejaknya selama ini?


Jokowi Dukung PSI untuk Kawal Hilirisasi Baterai Kendaraan Listrik

2 jam lalu

Jokowi Dukung PSI untuk Kawal Hilirisasi Baterai Kendaraan Listrik

Jokowi mendukung kader PSI agar lolos ke Senayan sebagai perwakilan DPR untuk mengawal hilirisasi industri baterai kendaraan listrik.


Mentan Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan di Tengah Isu Reshuffle: Tak Diundang Rapat hingga Desakan PDIP

2 jam lalu

Mentan Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan di Tengah Isu Reshuffle: Tak Diundang Rapat hingga Desakan PDIP

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjadi sorotan di tengah bergulirnya isu reshuffle yang bakal dilakukan Presiden Joko Widodo.


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

3 jam lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


Mahfud Md Bilang Tak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu Ini

3 jam lalu

Mahfud Md Bilang Tak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu Ini

Mahfud Md mengatakan tidak ada undangan dari Presiden kepada dirinya untuk datang ke Istana Jakarta, Rabu.