Bayar Utang, Sinarmas Land Jual Properti di London Senilai Rp 1,46 Triliun

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Selain mendapatkan hiburan, pengunjung Pekan Raya Indonesia bisa melihat-lihat properti Sinar Mas Land.

    Selain mendapatkan hiburan, pengunjung Pekan Raya Indonesia bisa melihat-lihat properti Sinar Mas Land.

    TEMPO.CO, JakartaSinarmas Land telah menjual kantor hak milik dan properti tempat tinggal di London dengan harga tunai sebesar 72 juta poundsterling atau sekitar Rp 1,46 triliun.

    "Hasil bersih penjualan ini akan dipakai untuk membayar kembali pinjaman atas properti, modal kerja, dan atau akuisisi investasi atau properti pengembangan di masa mendatang," ujar manajemen Sinarmas Land, seperti dikutip dari The Business Times.

    Hal tersebut diungkapkan sebagai bagian dari keterbukaan informasi oleh Sinarmas Land yang terdaftar di bursa efek Singapura.

    Adapun properti yang dijual adalah Unlimited House yang terletak di 10 Great Pulteney Street, yang dimiliki oleh anak usaha Sinarmas, SML Great. Properti hak milik itu menyediakan ruang perkantoran Grade-A seluas 44.116 kaki persegi dan blok hunian mandiri dengan lima unit seluas 2.928 kaki persegi.

    Dengan asumsi bahwa pelepasan telah dilakukan pada 31 Desember lalu, dan berdasarkan pertimbangan dan nilai aset bersih proforma sebesar 56,5 juta poundsterling, Sinarmas Land akan mencatat keuntungan dari pelepasan sekitar 15,6 juta poundsterling atau sekitar Rp 315 miliar.

    Pertimbangan dibuat atas dasar pembeli yang bersedia, penjual yang bersedia, dan memperhitungkan harga transaksi terkini dari properti serupa di lokasi yang sama. Sinarmas Land menambahkan pembeli juga telah melakukan valuasi sendiri oleh perusahaan penilai profesional. Manajemen Sinarmas Land menyebutkan divestasi dilakukan untuk mewujudkan tingkat pengembalian yang menarik atas investasinya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.