Politeknik Kemenhub Buka Seleksi Penerimaan Calon Taruna, Simak Syaratnya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi sekolah kedinasan. indonesiacollege.co.id

    Ilustrasi sekolah kedinasan. indonesiacollege.co.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) Kementerian Perhubungan atau Kemenhub membuka Seleksi Penerimaan Calon Taruna atau Sipencatar tahun 2021. Tahun ini jumlah calon taruna yang akan diterima sebanyak 3.210 orang.

    "Nantinya akan disebar ke 21 sekolah kedinasan atau Unit Pelaksana Tugas di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kemenhub yang terdiri dari Matra Darat, Laut dan Udara," kata Direktur PTDI-STTD, Hindro Surahmat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 17 April 2021.

    Hindro menjelaskan, dari jumlah tersebut, Matra Darat dengan jumlah 5 sekolah kedinasan mendapatkan alokasi Sipencatar yang paling besar yaitu sebanyak 1.548 peserta. Adapun proses pendaftaran seleksi sudah dibuka hingga 30 April 2021 melalui http://sscndikdin.bkn.go.id atau http://sipencatar.dephub.go.id.

    Dalam seleksi ini, ada dua jalur penerimaan yaitu melalui pola reguler dengan pola pembibitan dan non pembibitan, lalu ada juga jalur non reguler atau mandiri. Untuk pola pembibitan ini terdiri atas pola pembibitan pemda dan pola pembibitan Kemenhub.

    Sementara untuk tahapan Sipencatar jalur regular pola pembibitan daerah yang dikhususkan untuk putra dan putri yang berasal dari daerah yang sudah menandatangani kesepakatan seperti dengan PTDI-STTD dan ada juga pola pembibitan pusat, dimana ada tiga tahap.

    Tahap pertama yakni melalui seleksi administrasi secara online. Kedua, test kompentesi dasar berbasis CAT (Computer Assisted Test). Tahap ketiga atau terakhir adalah calon taruna dan taruni harus mengikuti tes kesehatan, tes kesamaptaan dan psikotes dan wawancara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.