Faisal Basri Sindir Sri Mulyani: Pimpin Climate Change, Pajak Mobil Nol Persen

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Keuangan Sri Mulyani saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Ekonom senior Faisal Basri menyindir kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Merah (PPnBM) alias pajak mobil 0 persen yang ikut disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Padahal, kata Faisal, Sri Mulyani memimpin menteri keuangan lain di dunia untuk mengatasi perubahan iklim.

    "Tapi baunya sedikit pun tidak ada dalam kebijakan, yang dikasih keringanan mobil," kata Faisal Basri dalam diskusi Trend Asia Insight Hub pada Selasa, 20 April 2021.

    Seharusnya, kata Faisal, pemerintah baru membahu untuk mendorong ekonomi hijau, seperti mendukung pasar mobil listrik. Tapi, kata dia, kebijakan yang diambil justru membebaskan pajak untuk mobil konvensional.

    Sebelumnya pada 11 Februari 2021, Sri Mulyani terpilih sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi) periode 2021-2023 menggantikan Menteri Keuangan Cile. Saat itu, Kemenkeu menyebut pemilihan ini dinilai mengafirmasi kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global yang besar pada Indonesia.

    Selang beberapa hari, Sri Mulyani menerbitkan PPnBM 0 persen pada 25 Februari 2021 dan mulai berlaku 1 Maret 2021. Awalnya pada 2020 Sri Mulyani menolak, tapi akhirnya menyetujui kebijakan insentif pandemi Covid-19 yang berasal dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini.

    Saat itu, Agus menyebut insentif ini diberikan karena industri otomotif memiliki rantai pasok yang panjang. Sehingga ketika insentif diberikan pada penjualan, maka semua industri yang terlibat di dalamnya pun bisa ikut bergerak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.