Terkini Bisnis: Sri Mulyani Finalisasi Aturan THR ASN hingga Garuda Bayar Denda

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara

    Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis Selasa pagi, 20 April 2021, dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani memfinalisasi aturan THR untuk ASN, anggota TNI dan Polri, hingga berita tentang Garuda Indonesia sepakat berdamai Komisi Pengawas Persaingan Usaha Australia.

    Adapula berita tentang eks Gubernur Bank Indonesia Soedrajad Djiwandono mengkhawatirkan usulan RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Antam angkat bicara soal dugaan pencemaran sungai, pesisir pantai, hingga kerusakan ekosistem mangrove di Halmahera Timur, Maluku Utara.

    Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang pagi ini:

    1. Sri Mulyani Finalisasi Aturan THR untuk ASN, TNI, dan Polri

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aturan mengenai Tunjangan Hari Raya atau THR untuk Aparatur Sipil Negara atau ASN, serta prajurit TNI dan anggota Polri masih dalam tahap finalisasi.

    "(THR) untuk ASN dan prajurit TNI-Polri, ini juga difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan dibayarkan H-10," ujar Airlangga dalam keterangan di laman Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Selasa, 20 April 2021.

    Adapun untuk THR pekerja, kata Airlangga, telah ada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M 6 Tahun 2021. Berdasarkan beleid itu, tunjangan keagamaan itu harus dibayar penuh dan paling lambat dibayarkan tujuh hari sebelum lebaran. Ia berharap THR tersebut bisa menjadi pengungkit ekonomi dan daya beli masyarakat.

    Pernyataan Airlangga tersebut senada dengan konfirmasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sebelumnya. "Rencananya seperti itu (THR ASN dibayar H-10 Lebaran)," ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji kepada Tempo, Sabtu, 17 April 2021.

    Namun demikian, Atmaji mengatakan rincian besaran dan golongan yang akan menerima tunjangan tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah. "Besarannya tunggu PP-nya keluar, kita tunggu bersama."

    Selain THR, pemerintah mempercepat penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) dan Kartu Sembako. Menko Airlangga mengatakan alokasi untuk bulan Mei dan Juni akan dibayarkan pada awal bulan Mei.

    Baca berita selengkapnya di sini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.