“Secara penalaran saya mengatakan biasanya orang melakukan sesuatu untuk diubah mesti karena yang dilihat itu tidak memuaskan. Jadi motivasi dari keluarnya RUU ini sendiri apa,” katanya.
Mengenai pengawasan perbankan secara terpadu yang saat ini tugas OJK, lanjutnya, sebenarnya sudah terbentuk melalui Komite Stabilitas Keuangan (KSSK).
“Jadi sebetulnya forum itu sudah ada, kalau mau bikin forum yang baru memang mereka kerjanya tidak benar? Kalau tidak benar coba tunjukkan,” katanya.
Begitu juga dengan penataan ulang dari kewenangan kelembagaan yang turut menjadi perhatian Guru Besar Sekolah Studi Internasional S Rajaratnam, Sekolah Pascasarjana Universitas Teknnologi Nanyang, Singapura ini.
“Soal ini saya tidak tahu persis apa yang dimaksudkan, sampai sekarang yang menangani permasalahan di bidang keuangan dan perbankan yaitu OJK, BI, dan LPS itu akan ditata kembali mengenai kewenangannya,” ujar dia.
RUU Omnibus Law sektor keuangan rencananya dibahas oleh DPR pada Agustus mendatang dan terisi dari 94 pasal dan merumuskan ulang tujuh undang-undang pendahulunya.
ANTARA
Baca juga: DPR Pastikan Belum Kantongi Draf RUU Sektor Keuangan dari Pemerintah
