Sri Mulyani Sebut Rp 130 T Anggaran Vaksinasi Covid-19 Setara 67 Ribu Sekolah

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 130,03 triliun untuk vaksinasi, perawatan, testing dan tracing Covid-19. Menurut dia, ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi ini.

    "Karena ini tidak hanya menyangkut hidup manusia, tapi juga keberlangsungan pembangunan negara Indonesia," kata Sri Mulyani dalam akun instagramnya pada Senin, 19 April 2021.

    Bagi Sri Mulyani, ini adalah dana yang sangat besar. Dana ini, kata di, setara dengan pembangunan 67.708 unit sekolah, atau 9.352 kilometer jembatan, atau juga 293.222 meter jembatan.

    Selain itu, anggaran Rp 130,03 triliun ini juga setara dengan 50 kali renovasi Gelora Bung Karno atau 254 kali renovasi Masjid Istiqlal.

    Akan tetapi, kata dia, anggaran yang sangat besar ini tidak akan maksimal manfaatnya jika tidak didukung oleh keseriusan seluruh lapisan masyarakat. "Dalam menjaga disiplin kesehatan," kata dia.

    Upaya menjaga disiplin kesehatan ini, kata dia, tak hanya berlaku untuk yang masih menunggu disuntik vaksin Covid-19, tapi juga yang telah mendapat vaksin. Untuk itu, Sri Mulyani pun mengimbau kembali masyarakat mengenai hal ini.

    "Ayo selalu waspada terhadap penyebaran Covid-19. Kita tetap patuhi protokol kesehatan dan terapkan 3M," kata Sri Mulyani.

    Baca: Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak, Sri Mulyani Minta Hitungan Lebih Rinci


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.