TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bersama konsorsium Badan Usaha Milik Negara yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menggenjot penyelesaian proyek sepur berkecepatan 350 kilometer per jam itu. Salah satu persoalan yang dihadapi dalam keberjalanan proyek tersebut adalah biaya yang membengkak.
Sumber Tempo yang mengetahui pembahasan proyek tersebut mengatakan pemerintah telah menggelar rapat koordinasi terbatas untuk mendiskusikan persoalan tersebut.
Rapat yang dihelat pada awal April 2021 dihadiri sejumlah pejabat dari berbagai kementerian antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Pemerintah, kata sumber tersebut, belum memutuskan solusi dari melarnya biaya proyek itu. Hingga saat ini, Konsorsium BUMN telah diminta untuk menghitung kembali kebutuhan biaya proyek itu secara lebih rinci.
Berikut ini adalah sejumlah hal yang dirangkum Tempo mengenai bengkaknya biaya proyek sepur kilat tersebut.
1. Biaya Proyek Diduga Melonjak 23 Persen
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung semula membutuhkan biaya US$ 6,071 miliar. Namun, biaya tersebut diduga membengkak sekitar 23 persen dari nilai semula atau setara dengan Rp 20 triliun. Pembengkakan terjadi lantaran munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek.
