Program Vaksinasi Mandiri Kadin, 8,7 Juta Pekerja Swasta Siap Ikut

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pegawai BUMN mengantre sebelum memasuki area vaksinasi COVID-19 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 6 April 2021. Besarnya jumlah peserta vaksinasi COVID-19 dari pegawai BUMN mengakibatkan penumpukan saat mengantre untuk memasuki area vaksinasi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah pegawai BUMN mengantre sebelum memasuki area vaksinasi COVID-19 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 6 April 2021. Besarnya jumlah peserta vaksinasi COVID-19 dari pegawai BUMN mengakibatkan penumpukan saat mengantre untuk memasuki area vaksinasi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 8,7 juta karyawan swasta siap mengikuti program vaksinasi mandiri atau vaksin gotong royong. Program tersebut dikoordinasikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero).

    “Sebanyak 17 ribu perusahaan sudah registrasi,” ujar Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani saat dihubungi Tempo pada Senin, 19 April 2021.

    Rosan menyebut program yang dibiayai oleh perusahaan secara mandiri ini akan menggunakan dua merek vaksin, yakni Sinopharm dan Sputnik V. Sinopharm adalah vaksin yang dikembangkan perusahaan farmasi asal Cina, sedangkan Sputnik V dikembangkan di Rusia.

    Pada akhir April nanti, sebanyak 500 ribu dosis Sinopharm sudah akan tiba di Indonesia dan siap untuk didistribusikan ke kelompok penerima vaksin mandiri. Informasi itu, menurut Rosan, ia peroleh dari Bio Farma sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang mengantongi izin importasi vaksin sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan.

    Kendati perusahaan sudah siap menggelar vaksinasi, Kadin belum memperoleh kepastian harga vaksin per dosis dari Bio Farma. “Kami masih menunggu juga dari Bio Farma,” kata Rosan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.