Erick Thohir Rilis Aturan BUMN Bisa Pindahkan Aset ke LPI, Saham BUMN Menguat

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pergerakan Index Harga Saham Gabungan pada layar monitor di Jakarta, Jumat, 6 November 2020.  Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat (6/11/2020) di tengah kenaikan bursa global yang menyambut Pilpres AS 2020.. Tempo/Tony Hartawan

    Pergerakan Index Harga Saham Gabungan pada layar monitor di Jakarta, Jumat, 6 November 2020. Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat (6/11/2020) di tengah kenaikan bursa global yang menyambut Pilpres AS 2020.. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada sesi pertama perdagangan hari ini terpantau sejumlah saham BUMN yang utamanya bergerak di sektor konstruksi kompak menghijau. Penguatan harga saham itu merespons pemberitaan bahwa BUMN kini dapat memindahtangankan asetnya ke Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

    Data Bloomberg pada hari Senin, 19 April 2021, pukul 10.43 WIB, memperlihatkan saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) memimpin penguatan sebesar 5,42 persen menjadi Rp 1.070.

    Berikutnya ada saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) naik 3,76 persen menjadi Rp 1.150 dan saham PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP) naik 3,28 persen menjadi Rp 1.260. Ada juga saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) yang naik 1,8 persen menjadi Rp 1.415.

    Pasar merespons Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/03/2021 dikeluarkan oleh Erick Thohir pada akhir Maret lalu. Aturan itu mengatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.

    Di dalam beleid itu, terdapat 2 pasal yang diubah dari aturan sebelumnya dan satu pasal tambahan, yaitu perubahan pasal 5 dan pasal 9 dan penyisipan pasal 9A di antara pasal 9 dan pasal 10. Pasal 5 berisi persyaratan yang harus dipenuhi BUMN untuk melakukan pemindahtanganan aset dengan cara penjualan kepada LPI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.