TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta konsorsium Badan Usaha Milik Negara yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk menghitung lebih rinci pembengkakan biaya pekerjaan tersebut. Langkah ini ditempuh sebelum pemerintah dan anggota konsorsium bernegosiasi dengan investor Cina sebagai mitra proyek.
Sumber Tempo yang mengetahui pembahasan ini mengatakan langkah penghitungan yang lebih rinci itu diinstruksikan oleh Menteri Keuangan dalam rapat koordinasi terbatas awal April lalu. "Sri Mulyani meminta kekurangan dana dihitung lebih detail, tidak hanya belanja modal tapi juga pada masa operasi atau istilahnya cash shortfall," kata dia, Ahad, 19 April 2021.
Rapat Koordinasi Terbatas itu dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Hingga saat ini, proses penghitungan biaya proyek tersebut masih berlangsung. "Penghitungannya agak rumit karena harus memperhitungkan arus kas pada saat kereta sudah beroperasi," kata sumber Tempo.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung semula membutuhkan biaya US$ 6,071 miliar atau sekitar Rp 88,4 triliun (asumsi kurs Rp 14.564 per dolar AS). Namun, biaya tersebut membengkak sekitar 23 persen dari nilai semula atau setara dengan Rp 20 triliun. Pembengkakan terjadi lantaran munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek.
