Ibu Kota Pindah, Emil Salim Cemaskan Ini Jika Gedung Bersejarah Dikelola Swa

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ahli Ekonomi Emil Salim (tengah) bersama Wartawan Senior Ismid Hadad (kanan) memberikan keterangan saat konferensi pers

    Ahli Ekonomi Emil Salim (tengah) bersama Wartawan Senior Ismid Hadad (kanan) memberikan keterangan saat konferensi pers "Menyikapi Rencana PERPPU KPK" di Galeri Cemara 6, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Indonesia Emil Salim memiliki beberapa kekhawatiran jika gedung bersejarah di Jakarta dikelola swasta pada saat ibu kota negara(IKN) pindah ke Kalimantan. Hal itu karena dia melihat kantor atau gedung kementerian di Jakarta akan dikelola oleh swasta nantinya.

    "Beberapa kantor-kantor akan pindah, lazimnya ditempuh tukar guling dengan swasta, sering disebut menteri perencanaan (Bappenas) tukar guling. Maka jika itu berlaku dan kantor-kantor dibangun oleh swasta dan sebagai pengganti memperoleh kantor-kantor kementerian di Jakarta," kata Emil dalam diskusi virtual, Jumat, 16 April 2021.

    Menurutnya, beberapa gedung kementerian merupakan gedung yang memiliki nilai sejarah sangat kental.

    "Bayangkan swasta menguasai gedung-gedung itu. Maka apa yang berubah? Karakter dari ibu kota Jakarta yang menjadi ibu kota proklamasi, ibu kota historis, tempat RI merumuskan Undang-undang Dasar di gedung proklamasi dan sebagainya, semua ini hilang habis menjadi barang gedung-gedung komersial demi IKN yang tidak punya sejarah," ujarnya.

    Jika itu terjadi, kata dia, maka biaya atau cost terbesar adalah the historical cost dari ibu kota proklamasi (Jakarta) di mana pusat perjuangan Indonesia, akan lenyap kalau ditukar gulingkan menjadi sentra komersial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.