Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembangunan Bukit Algoritma 'Silicon Valley' Diklaim Tak Gunakan APBN

image-gnews
Lokasi proyek Bukit Algoritma yang digadang-gadang sebagai Sillicon Valley nya Indonesia di Cikidang, Sukabumi. Google Maps
Lokasi proyek Bukit Algoritma yang digadang-gadang sebagai Sillicon Valley nya Indonesia di Cikidang, Sukabumi. Google Maps
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO Budiman Sudjatmiko mengklaim pembangunan Bukit Algoritma di Sukabumi, Jawa Barat, tak akan menggunakan uang negara. Kongsi PT Kiniku Bintang Raya dan PT Bintang Raya Loka Lestari sebagai penggagas kawasan pusat riset dan teknologi itu bersepakat mencari pemodal dari pelbagai negara.

“Kami tidak pakai dana APBN,” ujar Budiman saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 15 April 2021.

Budiman menjelaskan Kiniku bertugas mencari investor untuk pembangunan infrastruktur kawasan dan mengisi tenan. Sedangkan Bintang Raya Loka Lestari sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata menyediakan lahan seluas 888 hektare di kawasan Cikidang. Lahan ini adalah bekas perkebunan sawit sebagian berstatus hak guna usaha (HGU) dan sebagian lainnya berstatus HGB.

Menurut Budiman Sudjatmiko, Kiniku berhasil menggaet komitmen investor dari salah satu negara di Amerika Utara. Ia tak berkenan mendetailkan nama perusahaan dan negaranya karena komitmen investasi ini bersifat non-disclosure agreement atau NDA.

Nilai investasi itu, kata Budiman, mencapai Rp 18 triliun. Modal ini akan digunakan untuk membangun Bukit Algoritma fase pertama yang meliputi pembangunan kawasan teknologi quantum dan kecerdasan buatan, nano teknologi, bioteknologi, semi-conductor, dan energy storage.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian investasi juga bakal dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, termasuk akses jalan, fasilitas air bersih, pembangkit listrik, gedung konvensi, hingga fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kiniku Bintang Raya KSO telah menggandeng perusahaan BUMN, PT Amarta Karya (Persero), sebagai kontraktor utama pembangunan Bukit Algoritma.

“Jadi AMKA (Amarta Karya) hanya kontraktor saja. Duitnya kan dari kami. Yang bekerja mencari uangnya itu Kiniku,” tutur Budiman.

Selain investor dari Amerika Utara, Budiman mengklaim beberapa negara telah menyatakan minatnya. Salah satu negara di Asia bahkan disebut telah menyatakan niat menanamkan modal senilai 200 juta dolar untuk mengisi tenan di Bukit Algoritma. Negara di Eropa, kata Budiman, juga menyatakan keinginan berinvestasi di bidang energi baru terbarukan.

Baca Juga: 4 Fakta BUMN Amarta Karya di Proyek Bukit Algoritma Silicon Valley Sukabumi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

2 jam lalu

Luhut Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. FOTO/Daisuke Suzuki/Pool via REUTERS dan ANTARA FOTO/Aqila Budiati
Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

Luhut menargetkan pembahasan teknis family office rampung sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Seperti apa respons Menteri Airlangga?


Alih-alih Kerek Tarif Pajak, Ekonom Sarankan Ini untuk Genjot Penerimaan Negara

3 jam lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
Alih-alih Kerek Tarif Pajak, Ekonom Sarankan Ini untuk Genjot Penerimaan Negara

Kepala Ekonom BCA David Sumual berbicara tentang rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025. Menurut dia, tata kelola perpajakan harus dibereskan.


IHSG Terjaga Pekan Ini, Berikut Tiga Saham Rekomendasi Indo Premier

8 jam lalu

Ilustrasi bursa efek dan kurs Rupiah. Getty Images
IHSG Terjaga Pekan Ini, Berikut Tiga Saham Rekomendasi Indo Premier

PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) menyempaikan ada tiga sentimen yang memengaruhi IHSG pekan ini. Berikut tiga rekomendasi saham pada perdagangan hingga Jumat mendatang


Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus

12 jam lalu

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari. kemenparekraf.go.id
Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus

Bantuan fiskal dengan meniadakan pajak hingga kemudahan perizinan diberikan bagi investor yang berinvestasi di daerah kawasan ekonomi khusus (KEK).


Ada Investor Cina di Balik Roti Aoka dan Okko yang Diduga Mengandung Bahan Pengawet Berbahaya

1 hari lalu

Ilustrasi roti. Pixabay.com
Ada Investor Cina di Balik Roti Aoka dan Okko yang Diduga Mengandung Bahan Pengawet Berbahaya

Siapa pemilik roti Aoka dan Okko?


Kementerian Keuangan Cairkan Rp 1.398,1 Triliun di Semester I untuk Infrastuktur, Kartu Sembako, hingga Subsidi KUR

1 hari lalu

Kepadatan Arus Balik di Tol Semarang- Petugas Kepolisian ikut mengatur kendaraan pemudik yang hendak masuk pintu tol Banyumanik arah Jakarta, Senin. 15 April 2024. Setelah pukul 06.46 jalan tol dibuka dua arah, Jasamarga Transjawa Tol kembali menerapkan rekayasa one way ke arah Jakarta kembali pada pukul 09.42 WIB. Tempo/Budi Purwanto
Kementerian Keuangan Cairkan Rp 1.398,1 Triliun di Semester I untuk Infrastuktur, Kartu Sembako, hingga Subsidi KUR

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan pada semester I 2024 ini belanja negara telah mencapai 1.398,1 triliun atau 42 persen dari alokasi APBN tahun ini


Tim Sinkronisasi Prabowo Klaim Uji Coba Makan Bergizi Gratis Tak Gunakan APBN

2 hari lalu

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memberikan keterangan pers soal isu makan bergizi gratis Rp 7.500 di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar soal anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per porsi dan menegaskan satu hal pasti dalam program tersebut adalah jumlah kucuran APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tim Sinkronisasi Prabowo Klaim Uji Coba Makan Bergizi Gratis Tak Gunakan APBN

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran tengah menggelar uji coba sebagai pilot project program makan bergizi gratis. Klaim tak gunakan APBN.


Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

3 hari lalu

Penjual nasi warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

Pemerintahan Jokowi memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan siang gratis dalam RAPBN 2025.


Gibran Rencanakan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo, Pemerintah Kota Ajukan 7 Sekolah

4 hari lalu

Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan ihwal kegiatan blusukan yang dilakukannya di Jakarta pada Jumat, 28 Juni 2024, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Rencanakan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo, Pemerintah Kota Ajukan 7 Sekolah

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka berencana mengadakan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kota Solo, Jawa Tengah, pekan depan.


Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

4 hari lalu

Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran PendapatanBelanja Negara, Badan Kebijakan Fiskalnya.
Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

Indonesia butuh investasi senilai Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024.