Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef: Proyek Bukit Algoritma Berpotensi Mangkrak Seperti Bandara Kertajati

image-gnews
Penandatanganan kontrak Pekerjaan Pengembangan Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengembangan Teknologi dan Industri 4.0 di Sukabumi yang diberi nama Bukit Algoritma antara BUMN Amarta Karya dengan Kiniku Bintang Raya. - amka.co.id
Penandatanganan kontrak Pekerjaan Pengembangan Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengembangan Teknologi dan Industri 4.0 di Sukabumi yang diberi nama Bukit Algoritma antara BUMN Amarta Karya dengan Kiniku Bintang Raya. - amka.co.id
Iklan

Masalah berikutnya, tutur Huda, adalah sumber daya manusia yang masih belum mencukupi untuk masuk ke dalam Industri 4.0. Hal tersebut tercitra dari jumlah peneliti Indonesia yang sangat rendah, yaitu 216 dari 1 juta penduduk. Akibatnya, paten Indonesia juga rendah dibandingkan negara Asean lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Huda juga menyoroti proporsi penduduk Indonesia yang ahli dalam pemrograman komputer. "Masih sangat rendah, hanya 3,5 persen dari penduduk muda dan dewasa," ujar dia. Angka tersebut hanya unggul dari Thailand dan Filipina. Belum lagi dengan adanya persoalan nilai PISA Indonesia yang masih tertinggal dibandngkan Malaysia, Singapura, dan Thailang.

Persoalan ketiga yang disoroti Huda adalah ketimpangan digital yang masih tinggi dalam hal keahlian dan penggunaan produk digital. Serta, masih banyaknya desa di luar Pulau Jawa yang kesulitan mendapatkan akses sinyal, terutama di Maluku dan Papua. "Ada 70 persen lebih desa yang belum mendapatkan sinyal seluler yang baik," ujar dia.

Dengan demikian, Huda menyimpulkan bahwa proyek Bukit Algoritma itu hanya program pembangunan fisik yang belum mengangjat konteks inovasi. Sebab, ekosistem inovasi di Indonesia masih sangat tendah. "Tidak ada linkage dan sebagainya, membuat ini hanya menjual properti," tuturnya.

Selain itu, Bukit Algoritma yang tidak mengedepankan sisi SDM bisa menyebabkan ketimpangan digital menjadi lebih lebar. Artinya ketimpangan digital kota desa bisa menjadi lebih besar pelebarannya.

"Jangan sampai bukit algoritma ini kalau dibangun sekarang dengan permasalahan yang ada hanya akan menjadi gimmick semata," tutur Huda.

BACA: Stafsus Erick Thohir: Amarta Karya Hanya Kontraktor di Proyek Bukit Algoritma

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Belum Ada Penerbangan Tambahan Jelang Lebaran, Kertajati Andalkan yang Ada

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (dua kanan) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kanan), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tiga kanan) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tiga kiri) meninjau Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Selasa 11 Juli 2023. Presiden menyatakan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara akan segera dipindahkan ke Bandara Kertajati pada bulan Oktober dan akan beroperasi penuh terutama untuk pesawat jet. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Belum Ada Penerbangan Tambahan Jelang Lebaran, Kertajati Andalkan yang Ada

Penerbangan baru di Kertajati disebut baru ada September nanti.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

8 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

9 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

9 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

9 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

22 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

23 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

23 hari lalu

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak
Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,