BPS: Neraca Perdagangan Maret 2021 Surplus USD 1,57 Miliar

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto saat jumpa wartawan mengenai perkembangan ekspor dan impor di Gedung BPS Pusat, Jakarta Pusat, Senin 16 Oktober 2017. TEMPO/M. Julnis Firmansyah

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto saat jumpa wartawan mengenai perkembangan ekspor dan impor di Gedung BPS Pusat, Jakarta Pusat, Senin 16 Oktober 2017. TEMPO/M. Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Neraca perdagangan Indonesia melanjut tren surplus sejak terakhir kali defisit pada pertengahan 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan sepanjang Maret 2021 mengalami surplus US$ 1,57 miliar.

    "Surplus ini lebih baik dari posisi Maret 2020 dan Maret 2019," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 15 April 2021.

    Pada periode tersebut, surplus masing-masing yaitu US$ 0,72 miliar dan US$ 0,7 miliar. Akan tetapi, surplus Maret 2021 ini lebih rendah dari Februari 2020 yang sebesar US$ 2 miliar.

    Selain itu, surplus Maret 2021 ini juga ditopang oleh komponen ekspor dan impor yang sama-sama naik. Ekspor mencapai US$ 18,35 miliar atau tumbuh dua digit, yaitu 20,31 persen (month-yo-month/mtm) dan 30,47 persen (year-on-year/yoy).

    Sementara, impor mencapai US$ 16,79 miliar. Sama seperti ekspor, pertumbuhan impor juga terjadi dua digit, yaitu 26,55 persen (mtmt) dan 25,73 persen (yoy).

    Sebelumnya, Indonesia terakhir kali mengalami defisit neraca perdagangan bulanan pada April 2020 yaitu sebesar minus US$ 0,37 miliar. Tapi setelah itu, neraca perdagangan bulanan terus surplus sampai Maret 2021 ini. Puncak tertinggi yaitu surplus pada Oktober 2020 yang mencapai US$ 3,58 miliar.

    Baca: BPS Catat Ekspor Maret 2021 Mencapai US$ 18,35 Miliar, Tumbuh Dua Digit

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.