Airlangga pun memberikan contoh besaran kredit usaha rakyat (KUR) yang mengalami peningkatan dari yang sebelumnya berjumlah Rp190 triliun hingga kini menjadi Rp253 triliun.
"Jadi challange-nya semakin besar, tetapi bagi perbankan tahun ini risikonya dijamin dengan iuran pemerintah. Dengan iuran penjaminan ini, maka risikonya akan lebih rendah, ditambah beberapa aset tertimbang menurut risiko (ATMR)-nya diturunkan, seperti otomotif, properti ATMR-nya turun," katanya.
Ia mengakui saat ini terjadi crowding out, karena perbankan lebih suka menaruh uang di surat berharga negara (SBN) ketimbang kredit, karena faktor perbandingan antara risiko gagal bayar dari nasabah dan imbal hasil yang didapat dengan besaran minimal tujuh persen.
"Memang ada crowding out, kalau taruh SBN kan bisa tujuh persen minimal, kalau taruh kredit ada risiko gagal bayar. Jadi comfort zone ini yang harus ditantang. Tentu, ini dari regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang harus memaksa, karena kalau tidak bisa tersendat seperti tahun-tahun kemarin," tambahnya.
Selain itu, pemerintah telah mendorong peraturan Kementerian Keuangan (PMK) yang baru, agar target penyaluran kredit oleh bankir terealisasikan, sehingga bagi perbankan mewujudkan target tersebut harusnya tidak sulit.
