Sri Mulyani: Korupsi di Masa Pandemi adalah Kejahatan Luar Biasa

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik dan mengukuhkan jajaran pejabat baru direktur jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan. Foto Kemenkeu

    Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik dan mengukuhkan jajaran pejabat baru direktur jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan. Foto Kemenkeu

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tindakan korupsi di masa pandemi Covid-19 merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Sebab, praktik lancung ini dilakukan saat negara berada dalam keadaan krisis.

    “Melakukan kejahatan dalam kondisi yang memaksa atau extraordinary ini berarti melakukan extraordinary crime,” ujar dia dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas 2021-2022 di Jakarta, Selasa, 13 April 2021.

    Ia pun menilai perlu ada peningkatan upaya pencegahan tindakan korupsi dari berbagai pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pencegahan terhadap tindakan rasuah dianggap sebagai langkah yang sangat dibutuhkan, terutama menghadapi suatu kondisi yang tidak biasa.

    Sri Mulyani berujar, dalam setahun terakhir, dunia disibukkan dengan krisis pandemi Covid-19. Krisis kesehatan yang dampaknya ikut memukul di bidang sosial, ekonomi, dan keuangan ini memberikan tantangan berat bagi hampir seluruh negara, termasuk Indonesia.

    Dalam kondisi krisis, dia menjelaskan, pemerintah harus menggunakan instrumen negara--termasuk APBN--untuk menangani bencana kesehatan sekaligus memulihkan ekonomi. Ia tak menampik ada berbagai risiko yang muncul di depan mata, seperti penyalahgunaan kebijakan, hingga munculnya fraud alias kecurangan.

    “Berbagai tindakan seperti penggunaan data fiktif, duplikasi data dari penerima bantuan sosial, maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus diawasi dan minimalkan,” ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.