Ongkos pengiriman barang akan dihemat sekitar 5-10 persen dari posisi saat ini sebesar 23 persen. Luhut berharap Indonesia dapat bersaing dengan negara lain yang tarif logistiknya berkisar cukup rendah, yakni sekitar 13 persen.
“KPK ini super sakti. Kalau KPK bisa memainkan peran dengan pas, pencegahan banyak, akan menurunkan korupsi. Kalau hanya sekadar penindakan tanpa pencegahan itu tidak akan arif,” ujar Luhut.
Selain itu, Luhut meminta KPK terlibat mengawasi belanja tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Pemerintah, kata Luhut, sedang mendorong pemanfaatan TKDN dalam pelbagai proyek untuk meningkatkan investasi dalam negeri. Pemanfaatan TKDN diyakini dapat menurunkan ketergantungan negara terhadap barang-barang impor, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan pajak.
Selanjutnya, Luhut meminta agar KPK memperkokoh fungsinya sebagai lembaga anti-rasuah. Ia tidak ingin KPK menjadi alat politik atau kendaraan pejabat yang memiliki kekuasaan. “Pemerintah sangat ingin KPK kuat dan bisa mencegah penyelewengan-penyelewengan yang tidak perlu,” tutur Luhut.
BACA: Luhut: OTT KPK Tidak Buat Orang Jadi Kapok
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
