Kemendag Ingatkan Soal Pesta Diskon Retail Sebelum Tutup Permanen

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pesta diskon/potongan harga/obral/belanja. Shutterstock

    Ilustrasi pesta diskon/potongan harga/obral/belanja. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan memperingatkan soal sanksi yang bisa menjerat usaha retail jika kedapatan mengelabui konsumen saat menggelar diskon besar-besaran seiring ditutupnya gerai sebagai imbas pandemi. Sanksi ini tertuang dalam Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nina Mora menjelaskan ketentuan mengenai obral, diskon, atau praktik pemotongan harga diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UUPK.

    Pasal 9 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan suatu barang secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

    Pasal 10 huruf d menyebutkan bahwa dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.

    “Pasal-pasal tersebut melarang penawaran barang yang seolah-olah barang tersebut telah mendapatkan diskon dan larangan memberikan informasi tidak benar serta menyesatkan terkait dengan diskon, undian berhadiah. Sanksi pelanggaran adalah pidana maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar,” kata Nina kepada Bisnis, Minggu, 11 April 2021.

    Aksi penutupan ritel modern makin marak di tengah pandemi. Berhentinya operasional gerai-gerai ritel ini setidaknya dibarengi dengan diskon dalam besaran fantastis untuk menghabiskan stok.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.