PHRI Sulit Prediksi Pertumbuhan Bisnis karena Kebijakan Pemerintah Kerap Berubah

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menparekraf Sandiaga Uno (kedua kanan) meninjau lokasi pemeriksaan GeNose C19 saat hari pertama beroperasinya layanan tersebut di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat, 9 April 2021. Bandara Ngurah Rai resmi membuka layanan GeNose C19 untuk memudahkan penumpang pesawat. ANTARA/Fikri Yusuf

    Menparekraf Sandiaga Uno (kedua kanan) meninjau lokasi pemeriksaan GeNose C19 saat hari pertama beroperasinya layanan tersebut di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat, 9 April 2021. Bandara Ngurah Rai resmi membuka layanan GeNose C19 untuk memudahkan penumpang pesawat. ANTARA/Fikri Yusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perhimbunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran mengatakan saat ini pelaku usaha maupun asosiasinya sulit memproyeksikan bisnisnya pada masa libur Lebaran mendatang. Pasalnya, kebijakan pemerintah bisa berubah kapan saja. 

    Misalnya saja, pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mulanya tidak bakal melarang mudik Lebaran, saat ini justru melarang mudik.

    "Sekarang saya enggak berani berbicara outlook karena kebijakannya at anytime. Jadi tidak ada kebijakan firm yang kita tahan dalam seminggu saja. Pemerintah pasti akan lihat dampak juga," ujar Maulana kepada Tempo, Ahad, 11 April 2021.

    Saat ini, menurut Maulana, masyarakat terbiasa memesan hotel pada waktu mendekati hari-H kunjungan wisatanya. Sebab, pemerintah kerapkali mengubah kebijakannya dalam waktu singkat.

    "Masyarakat sudah belajar dari tahun 2020 di mana tiba-tiba pemerintah membatalkan sesuatu yang sudah dijanjikan dari mudik lebaran tahun lalu juga kan. Sehingga sekarang itu yang terjadi fenomenanya reservasi last minutes," tutur Maulana.

    Maulana mengatakan para pengusaha yang biasanya bisa memprediksi outlook bisnis, misalnya selama lebaran berapa okupansi hotel, target, dan pesanan yang sudah masuk berapa, kini tidak bisa dilakukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.