Jokowi Akan Bentuk Kementerian Investasi, Indef: Tak Jamin Investasi Naik

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi investasi. Shutterstock

    Ilustrasi investasi. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pembentukan Kementerian Investasi adalah langkah yang tidak perlu. Pasalnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal yang saat ini sudah ada pun merupakan badan setara kementerian.

    "Buat apa jadi kementerian? Belum tentu investasi bisa naik, karena masalahnya bukan hanya menggaet calon investor lewat promosi, tapi yang terpenting follow up dari komitmen ke realisasi investasi," ujar Bhima kepada Tempo, Minggu, 11 April 2021.

    Baca Juga: Soal Kementerian Investasi, Fachry Ali Anggap Negara Tersenyum Lebar ke Investor

    Bhima mengatakan hambatan peningkatan investasi sebenarnya ada di lapangan. Misalnya, soal biaya logistik mahal, infrastruktur tidak terintegrasi, hingga adanya pungutan liar dan kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan industri.

    "Jadi enggak ada jaminan investasi naik signifikan pasca jadi kementerian, tapi yang pasti anggaran lebih jumbo," tutur Bhima.

    Kalau pemerintah percaya diri bisa mendatangkan investasi, ujar Bhima, harusnya yang ditindaklanjuti adalah Undang-undang Cipta Kerja. "Artinya ini kan pemerintah kurang pede dengan UU Cipta Kerja jadi BKPM seakan diupgrade."

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membentuk Kementerian Investasi. Rencana pembentukan kementerian baru ini tertuang dalam surat yang dikirimkan oleh Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR pada akhir Maret 2021.

    Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral mengatakan bahwa rencana pembentukan Kementerian Investasi sudah dipikirkan sejak lama. "Saya kira bukan satu dua hari. Ini satu proses yg cukup makan waktu dan penuh pertimbangan, penuh penggodokan," kata Donny kepada Tempo, Sabtu, 10 April 2021.

    Donny menuturkan pembentukan Kementerian Investasi merupakan usulan kolektif dari banyak pihak terkait investasi. Seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dan Kementerian Keuangan.

    Menurut Donny, tujuan pembentukan kementerian tersebut untuk memperkuat perekonomian nasional, dengan mengolah investasi di satu kementerian. "Dengan harapan investasi bisa masuk, lapangan kerja tercipta, perekonomian tumbuh," ujarnya.

    Dengan adanya Kementerian Investasi, Donny mengatakan Indonesia akan memiliki industri yang berteknologi tinggi di bidang masing-masing, seperti energi hingga agro bisnis. Sehingga akan ada alih teknologi dan alih pengetahuan agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang terampil.

    CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.