Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yakin Kementerian Investasi Tarik Pemodal, Politikus Golkar: Kita Jangan Jaim

image-gnews
Ilustrasi percepatan realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2020. (Dok. Kementerian PUPR)
Ilustrasi percepatan realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2020. (Dok. Kementerian PUPR)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, Sarmuji, mengatakan pembentukan Kementerian Investasi akan meningkatkan minat investor masuk ke Indonesia. Imbasnya, investasi ini akan membantu pemerintah mendanai proyek-proyek yang tidak seluruhnya bisa mengandalkan kekuatan APBN.

“Jadi kita ini jangan jaim-jaim. Kita enggak jelas maunya apa. Kita enggak mau utang, kita juga enggak mau dibebani dengan pajak, lalu uangnya dari mana? Itulah problemnya,” ujar Sarmuji dalam diskusi Smart FM, Sabtu, 10 April 2021.

Perbaikan iklim investasi melalui pembentukan Kementerian Investasi diperkirakan bisa mendorong realisasi modal yang selama ini tertahan. Sarmuji berujar, sebetulnya pemerintah memiliki opsi lain untuk meningkatkan pendanaan selain mendongkrak investasi, yakni dengan memperlebar defisit.

Namun, risiko fiskal untuk meningkatkan defisit APBN sangat besar. Sebab, beban utang negara akan bertambah. Apalagi pada tahun ini, pemerintah sudah memperlebar celah defisitnya menjadi 6,09 persen lantaran pandemi Covid-19.

“Jadi alternatifnya adalah mengundang orang kaya di luar negeri untuk menanamkan modal ke Indonesia,” tutur Sarmuji. Kendati begitu, ia menyebut Kementerian Investasi bukan hanya didorong untuk menarik investasi asing, melainkan juga investasi dalam negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dilihat dari struktur realisasi investasi sepanjang tahun lalu, porsi penanaman modal asing dan dalam negeri hampir setara. Pada akhir Desember 2020, angka investasi dalam negeri mencapai 50,1 atau lebih besar dari investasi asing dari total realisasi sebesar Rp 817,2 triliun.

Pembentukan Kementerian Investasi telah disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna pada Jumat, 9 April 2021. Keputusan ini akan mengubah nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menjadi Kementerian Investasi.

Selain meningkatkan minat pemodal, perubahan nomenklatur BKPM--setelah ada Kementerian Investasi--digadang-gadang bisa memperkuat koordinasi antar-kementerian dan mencegah hambatan komunikasi yang selama ini kerap terjadi. “Setidaknya kalau kedudukannya selevel, ngomongnya lebih enak. Kalau statusnya bukan menteri, ngomongnya agak ragu-ragu. Jadi ini bisa memudahkan koordinasi antar-menteri,” ujar Sarmuji.

Baca: Soal Kementerian Investasi, Fachry Ali Anggap Negara Tersenyum Lebar ke Investor

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

14 jam lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Jokowi akan menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini.


Soal Kelanjutan Beri Bantuan Beras, Jokowi: Kalau APBN-nya Memungkinkan...

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Soal Kelanjutan Beri Bantuan Beras, Jokowi: Kalau APBN-nya Memungkinkan...

Presiden Jokowi memberi bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada ratusan KPM di Kabupaten Labuhanbatu dan Padanglawas, Sumatera Utara.


Sandiaga Sebut Investasi di IKN Rp 5,3 Triliun dan akan Terus Bertambah

3 hari lalu

Ketua Bappilu PPP dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberi penjelasan tentang rencananya di masa tenang Pemilu 2024 saat ditemui di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sandiaga Sebut Investasi di IKN Rp 5,3 Triliun dan akan Terus Bertambah

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno jelaskan berbagai upaya untuk menambah investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN yang saat ini sebesar Rp 5,3 trilun.


Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan THR dan gaji ke-13 untuk ASN akan dibayarkan 100 persen tahun ini.


Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?

3 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?

Presiden Joko Widodo mengatakan bansos beras hanya akan sampai Juni 2024. Apa alasannya?


Menhub Temui Sri Mulyani, Bahas Rancangan Transportasi Umum di IKN hingga Bali

4 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Menhub Temui Sri Mulyani, Bahas Rancangan Transportasi Umum di IKN hingga Bali

Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas soal rancangan moda transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Jokowi Kebut Pembangunan IKN, Terbaru Izinkan Investor Beli Tanah di Ibu Kota Negara

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kebut Pembangunan IKN, Terbaru Izinkan Investor Beli Tanah di Ibu Kota Negara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus mengebut pembangunan Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.


Pendapatan Semen Indonesia Tembus Rp 38,65 Triliun Sepanjang 2023

5 hari lalu

Seorang pria melihat ke arah areal pabrik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dari perkebunan jagung di Gunem, Rembang, Jawa Tengah, 22 Maret 2017. Selain mendapat penolakan, pembangunan pabrik ini juga mendapat dukungan dari sekelompok warga sekitar. ANTARA FOTO
Pendapatan Semen Indonesia Tembus Rp 38,65 Triliun Sepanjang 2023

PT Semen Indonesia mencatat pendapatan sebesar Rp 38,65 triliun pada 2023 atau meningkat 6,2 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Asrim Sebut Penerapan Cukai Minuman Berpemanis akan Bebankan Industri dan Dorong Kenaikan Harga

5 hari lalu

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. DPR menyetujui usul Menteri Keuangan untuk mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet) siap dikonsumsi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Asrim Sebut Penerapan Cukai Minuman Berpemanis akan Bebankan Industri dan Dorong Kenaikan Harga

Asrim merespons soal dampak penerapan cukai minuman berpemanis terhadap industri.