“Jokowi pernah marah kenapa investasi yang masuk dari Arab ke Indonesia lebih sedikit dibanding yang masuk ke Cina. Jadi ingkat kompetisi ini diterjemahkan ke keputusan tingkat domestik,” ujar Fachry.
Di sisi lain, agenda mengubah nomenklatur BKPM diduga tak jauh dari tindak lanjut atas pencapaian realisasi investasi di Indonesia 2020. Kepala BKPM Bahlil Lahadialia dianggap bisa meningkatkan target capaian investasi saat status kelembagaannya naik kelas.
Meski demikian, pembentukan Kementerian Investasi bisa dinilai lebih berhasil bila realisasi modal masuk meningkat signifikan. Bila peningkatan realisasi investasi hanya mencapai 15 persen, kebijakan mengubah nomenklatur tidak menjawab keinginan negara.
“Dan kalau Kementerian Investasi sama saja dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM, berarti tujuannya tidak sampai,” ujar Fachry.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Baca juga: Struktur APBN 2021 Diduga Sudah Disiapkan untuk Bentuk Kementerian Investasi