Terkini Bisnis: Kata Kadin Soal Kementerian Investasi hingga Reschedule Garuda

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta – Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu pagi, 10 April 2021, dimulai dari tanggapan Kadin Indonesia soal rencana pembentukan Kementerian Investasi hingga soal Garuda memberi opsi reschedule penerbangan akibat larangan mudik.

    Adapula berita tentang satu pasien korban luka bakar akibat kebakaran empat tangki Kilang Balongan meninggal dan Bank Dunia mengalokasikan US$ 2 miliar untuk vaksin di sekitar 40 negara berkembang.

    Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu pagi:

    1. Pengusaha: Kementerian Investasi Beri Kepastian kepada Investor

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Juan Permata Adoe meyakini pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor. Selama ini, ia mengakui pengusaha acap terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal.   

    “Orang mau melakukan investasi selama ini kan daftar dulu di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Begitu sudah daftar, harus minta izin ke kementerian sektoral,” ujar Juan dalam acara diskusi SmartFM, Sabtu, 10 April 2021.

    Izin tersebut termasuk untuk rantai pasok, seperti pengadaan bahan baku yang diimpor. Saat meminta izin ke level kementerian, pengusaha tak jarang menghadapi masalah sektoral karena adanya ketidaksesuaian atau perdebatan antar-kementerian.

    Dengan begitu, peran BKPM pun tidak menjamin keberlangsungan investasi investor. “Jadi masalahnya semua yang sudah daftar di BKMP itu sekadar terdaftar,” ujar Juan.

    Di sisi lain, Juan melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah. Pengusaha-pengusaha di Cina, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.

    “Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tanda tangan di depan pemimpin tertinggi, (yakni) presiden, baru mereka mau (investasi),” tutur Juan.

    Baca berita selengkapnya di sini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.