TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Research Group Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menyinggung persoalan banyaknya anak-cucu perusahaan pelat merah di masa lalu yang mencapai 700 entitas. Dari jumlah tersebut, 90 persen di antaranya mencatatkan rapor merah.
“Mereka (anak-cucu perusahaan BUMN) justru menjadi beban bagi induk,” ujar Toto dalam diskusi virtual yang digelar Narasi Institute, Jumat, 9 April 2021.
Menurut Toto, anak dan cucu perusahaan yang menjamur ini bahkan tidak memiliki relasi atau bergerak di bidang yang sama dengan induk bisnisnya. Perusahaan BUMN baja, misalnya, malah memiliki anak usaha air minum.
Persoalan tersebut terjadi lantaran mekanisme pembentukan anak usaha tidak diatur dengan jelas. Akibatnya, anak-cucu usaha yang tidak menghasilkan untung ini mengganggu kinerja perusahaan utama.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, Toto melihat sudah ada upaya untuk mengurangi jumlah anak dan usaha BUMN tersebut.
Saat ini, kata dia, Kementerian BUMN juga telah mengatur anak usaha harus memiliki kaitan bisnis dengan inti perusahaan. Selain menyoroti banyaknya anak dan cucu usaha, Toto melihat adanya persoalan efektivitas BUMN yang saat ini jumlahnya masih sekitar 105 entitas.
Meski telah berkurang dari semula 140 perusahaan karena adanya holding, ia menilai tidak semua badan usaha memiliki rapor hijau sehingga Kementerian BUMN perlu melakukan divestasi.
“Sebanyak 105 BUMN ini kondisinya pareto. Top 25 BUMN telah men-generate 90 persen dari total sales. Jadi apa perlu kita punya 105 itu? Jangan-jangan kita hanya perlu 25 BUMN saja,” kata Toto.
Toto berujara, banyak BUMN yang sudah tidak menghasilkan produk-produk yang bisa bersaing dengan swasta. Tak sedikit pula yang rapor manajemen internalnya merah. Untuk menyehatkan kondisi BUMN, Toto pun mengusulkan DPR segera menyetujui pemerintah melepas aset ke pihak lain, seperti swasta.
Baca: Gojek dan Tokopedia Dikabarkan Rampungkan Proses Merger Hari Ini
