Di Jawa Barat sudah 80 persen desa dan kelurahan memiliki Posko PPKM. “Di Jawa Barat dari 5.200 desa dan kelurahan, sudah 80 persen mempunyai posko, terutama di daerah-daerah yang di zona merah dan oranye,” ucap Daud.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Herry Antasari mengatakan, di Jawa Barat terdapat 338 titik yang berpotensi untuk dilakukan penyekatan untuk menegakkan larangan mudik. “Yang dipertanyakan oleh publik adalah bagaimana mensiasati jalur yang bukan jalur utama, yang ketika ada pelarangan mudik, ini dijadikan pelarian masyarakat, yang ilegal-ilegal. Setelah kita identifikasi, potensinya sekian,” kata dia, saat dihubungi Tempo, Kamis, 8 April 2021.
Herry mengatakan, lokasi tersebut sudah menghitung jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota yang dikhawatirkan menjadi jalan tikus bagi pemudik. “Kalau nasional tidak ke jalan provinsi dan kabupaten/kota, hanya di jalan arteri dan jalan tol,” kata dia.
Dari ratusan titik tersebut, masih dikaji lagi mana yang wajib dijaga untuk dilakukan penyekatan. “Mungkin hanya 10 persennya, nanti kita lihat,” ucap Herry.
Dari survei terakhir masih ada 11 persen warga yang berpotensi mudik masih berniat untuk mudik. Herry mencontohkan, jumlah potensi pemudik dari Jabodetabek dan Jawa Barat berjumlah 23 juta orang. “Dari potensi tersebut, kalau dari hasil survei akan melakukan mudik, ternyata hanya 11 persen yang akan melakukan mudik."
Dengan jumlah yang relatif masih besar tersebut, pemerintah daerah akan memaksimalkan pengawasan di lapangan. “Kalau daerah sih, mau ada larangan mudik, mau nggak, kita akan maksimal untuk melakukan persiapan di lapangan,” kata dia.
Baca: Aturan Lengkap Larangan Mudik Lebaran 6-17 Mei 2021, Pengecualian hingga Sanksi
