Terkini Ekbis: Buruh Demo Soal THR dan Pengusaha Dinilai Mampu Bayar THR Penuh

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dihadang aparat Kepolisian saat akan menggelar demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja di depan Istana Negara, Senin, 12 Oktober 2020. TEMPO/Subekti.

    Ratusan massa buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dihadang aparat Kepolisian saat akan menggelar demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja di depan Istana Negara, Senin, 12 Oktober 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin pagi 5 April 2021, dimulai dari puluhan ribu buruh gelar demonstrasi mendesak perusahaan membayar THR tanpa dicicil dan penerima banpres produktif 2020 bisa mendapatkan lagi di tahun ini.

    Selain itu ada juga soal Walhi mendesak pemerintah menetapkan status darurat bencana NTT dan kabar ihwal PUPR mengejar target pembebasan lahan tol Cisumdawu di akhir 2021. Terakhir soal ekonom menilai pengusaha sudah bisa membayar THR secara penuh. Berikut lima berita terpopuler ekonomi di pagi hari ini: 

    1. 10 Ribu Buruh Akan Demonstrasi Desak Perusahaan Bayar THR Tanpa Dicicil

     Sebanyak 10 ribu buruh dari seribu perusahaan akan menggelar demonstrasi pada 12 April mendatang. Salah satu tuntutan buruh adalah meminta perusahaan membayar tunjangan hari raya atau THR tanpa dicicil.

    “Aksi digelar di lapangan di lokasi pabrik masing-masing dengan protokol kesehatan sesuai standar pabrik,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat dihubungi Tempo pada Ahad, 4 April 2021.

    Demo akan dihelat serentak di 20 provinsi. Selain di pabrik, demonstrasi ini bakal berlangsung di kantor gubernur, kantor wali kota, dan kantor bupati di masing-masing daerah. Selain 10 ribu buruh turun ke lapangan, ratusan ribu pekerja disebut-sebut bakal mengikuti aksi secara virtual melalui Live Facebook KSPI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.