Pasca Insiden Pesawat, Kemenhub Cegah Terbang Pilot Batik dan Trigana Air

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Evakuasi penumpang pesawat Batik Air di Bandara Sultan Thaha Jambi. Pihak bandara berhasil evakuasi pesawat Batik Air meski di guyur hujan. (Antara/HO/Ist)

    Evakuasi penumpang pesawat Batik Air di Bandara Sultan Thaha Jambi. Pihak bandara berhasil evakuasi pesawat Batik Air meski di guyur hujan. (Antara/HO/Ist)

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan tindakan pencegahan terbang kepada pilot Batik dan Trigana Air setelah insiden di Bandara Sultan Thaha-Jambi dan Bandara Halim Perdana Kusuma-Jakarta pada Maret 2021 lalu.

    Tindakan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 46 Tahun 2015 tentang Tindakan Pencegahan Terbang Terhadap Penerbang Setelah Terjadinya Insiden dan Kecelakaan.

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Dadun Kohar mengatakan bahwa tindakan pencegahan terbang terhadap penerbang yang mengalami insiden pesawat pada saat penerbangan ditujukan untuk memudahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam melakukan pemeriksaan.

    “Sesuai dengan pasal 4 PM 46 Tahun 2015, bagi penerbang yang mengalami insiden pada penerbangan akan dilakukan tindakan pencegahan terbang, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan selama 90 hari terhitung dari hari terjadinya insiden," kata Dadun dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 April 2021.

    Baca Juga: AirNav: ATC Memanggil Pilot Sriwijaya Air Sampai 11 Kali

    Lebih lanjut Dadun menyampaikan pencegahan terbang ini dapat dicabut setelah penerbang dinyatakan sehat setelah melaksanakan pemeriksaan di Balai Kesehatan Penerbangan dan selesai mengikuti recovery training program after incident yang diawasi oleh Inspektur Operasi Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

    “Namun apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan pada PM 78 Tahun 2017 atau pemeriksaan lanjutan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara," tuturnya.

    Selanjutnya Dadun Kohar menghimbau agar operator penerbangan memastikan kondisi kesehatan kru pesawat yang akan bertugas dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transportasi udara, serta terus mengutamakan keselamatan, keamanan dan pelayanan dalam penerbangan, sehingga tidak terjadi insiden dan kecelakaan.

    “Kondisi kesehatan kru pesawat sangat penting sebelum terbang, pemeriksaan rutin dan berkala harus dilaksanakan dengan benar demi keselamatan, keamanan dan pelayanan yang baik dalam penerbangan," tutur Dadun.

    Untuk diketahui, pada 6 Maret 2021 pesawat Airbus A320-241 dengan registrasi PK-LUT yang dioperasikan oleh Batik Air mengalami insiden di Bandara Sultan Thaha-Jambi dan pada pada 20 Maret 2021 pesawat Boeing B737-4900F dengan registrasi PK-YSF yang dioperasikan oleh PT Trigana Air Service mengalami insiden di Bandara Halim Perdana Kusuma-Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.