Masalah tersebut antara lain denda sanksi administrasi dari kegiatan penyaluran BBN tahun 2018 belum diterima senilai Rp 821,88 miliar dan potensi denda tahun 2019 dan 2020 senilai Rp 400,17 miliar.
Selanjutnya, pola distribusi dan penetapan ongkos angkut FAME (biodiesel) yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM belum dapat menjamin kualitas, ketepatan waktu, dan ketersediaan stok serta memperoleh harga yang lebih menguntungkan negara
Berikutnya, PDTT atas Pengelolaan PNBP dan Perizinan Minerba Tahun 2019 pun menemukan dua persoalan. Pertama, areal terganggu pada kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana penunjang pada tiga perusahaan belum didukung Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 1.021,75 Ha, dengan potensi PNBP PKH senilai Rp 82,46 miliar.
Selain itu, Penerimaan PNBP Tahun 2019 dari 10 Perusahaan Mineral dan Batubara Kurang senilai US$ 34,774,773.89 dan Rp 205,38 miliar.
Dari Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Tahun 2015 sampai dengan Semester I 2020, ada dua kelemahan yang ditemukan.
Kelemahan itu antara lain Kementerian ESDM belum memiliki roadmap yang jelas dan terukur dalam upaya percepatan pemanfaatan gas alam untuk sektor rumah tangga/pelanggan kecil dan transportasi.
Selain itu, BPK menilai monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pembangunan Jargas dan SPBG belum dapat menilai outcome untuk mendukung tujuan pemerintah dalam pemanfaatan gas alam di sektor rumah tangga/pelanggan kecil dan transportasi.
