TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan memperhatikan dampak penyerapan tenaga kerja dalam penyusunan aturan bank digital atau digital banking.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menyampaikan aturan khusus terkait dengan digital banking akan semakin meningkatkan efisiensi industri jasa keuangan. Kendati demikian, OJK juga diharap dapat memperhatikan aspek tenaga kerja yang selama masa pandemi cukup kuat menghantam ekonomi kelas bawah termasuk generasi milenial yang jumlah penganggurannya terus bertambah.
"Kebijakan digital banking jangan sampai menghilangkan kesempatan kerja. Apalagi banyak korban PHK dari generasi yang baru mulai kerja," katanya, Selasa, 30 Maret 2021.
Dihubungi terpisah, Puteri menjelaskan dengan efisiensi digital banking saat ini, banyak perbankan yang secara aturan tidak lagi menyerap tenaga kerja. Bahkan, banyak pula kasus institusi bank yang bertransformasi ke digital banking memangkas banyak karyawannya.
"Kasihan. Banyak teman-teman di industri perbankan yang akhirnya terdampak PHK," katanya.
OJK saat ini memproses ketentuan mengenai bank digital yang rencananya akan dirilis pada akhir semester I 2021. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat menyampaikan ketentuan bank digital saat ini masih dalam proses penyusunan. Ketentuan itu juga merupakan bagian dari aturan RPOJK terkait bank umum.
