Semen Bosowa Kembali Digugat PKPU

Semen Bosowa. TEMPO/Imam Sukamto

Sedangkan soal imbalan jasa dan biaya kepengurusan, hakim memutuskan, akan ditetapkan setelah tugas para pengurus selesai. "Menangguhkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai," seperti dikutip dari amar putusan.

Bukan hanya kali ini, Semen Bosowa pada tahun 2020 lalu juga digugat PKPU oleh Qatar National Bank (QNB) cabang Singapura. QNB juga sempat melayangkan gugatan kepada pemilik Bosowa Corporindo Aksa Mahmud beserta beberapa anggota keluarganya senilai US$ 484,42 juta.

Nilai tersebut setara dengan Rp 7,1 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.700 per dolar AS. Pemilik Bosowa disinyalir mendapat gugatan Rp 7,1 triliun karena penjaminan terhadap kredit yang telah jatuh tempo dan belum terbayar.

Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan Maret 2021, Semen Bosowa terus menghadapi gugatan PKPU.

Bisnis telah menghubungi salah satu petinggi Bosowa Erwin Aksa soal dua putusan PKPU tersebut. Namun demikian sampai berita ini diturunkan, Erwin Aksa belum menjawab permintaan konfirmasi tersebut.

BISNIS

Baca: Eks Dirut Bosowa Jadi Tersangka, Erwin Aksa: Jalani Saja Proses Hukum






Rick Astley Gugat Rapper Yung Gravy karena Dianggap Meniru Suaranya

2 hari lalu

Rick Astley Gugat Rapper Yung Gravy karena Dianggap Meniru Suaranya

Rick Astley menggugat rapper Yung Gravy karena diduga secara ilegal menggunakan impersonator untuk meniru suaranya dari lagu Never Gonna Give You Up.


Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

3 hari lalu

Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

Sidang pencemaran udara Jakarta dilanjutkan. Sebab, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri LHK mengajukan kasasi.


Konsumen Meikarta: Unit Belum di Tangan, Gugatan Tiba Duluan

4 hari lalu

Konsumen Meikarta: Unit Belum di Tangan, Gugatan Tiba Duluan

Sebanyak 18 konsumen Meikarta digugat secara perdata oleh PT MSU Rp 56 miliar karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.


HUT Garuda Indonesia, Begini Terbang Tinggi dan Rendah Sang Maskapai Pelat Merah

5 hari lalu

HUT Garuda Indonesia, Begini Terbang Tinggi dan Rendah Sang Maskapai Pelat Merah

Hari ini 26 Januari sebagai HUT Garuda Indonesia. Maskapai pelat merah sempat berada di ujung tanduk karena dibekap utang. Bagaimana pasang surutnya?


Guyonan Dirut Garuda Soal Biaya Haji: Kalau Diturunkan, Kami PKPU Lagi

5 hari lalu

Guyonan Dirut Garuda Soal Biaya Haji: Kalau Diturunkan, Kami PKPU Lagi

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengeluarkan lelucon saat sedang melakukan RDP dengan Panja Komisi VIII DPR RI membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ia mengatakan, jika harga diturunkan Garuda bisa meminta penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU lagi.


Tak Hanya Digugat Rp 56,1 Miliar, Ternyata Ada Deretan Gugatan Lain dari PT MSU ke Konsumen Meikarta

5 hari lalu

Tak Hanya Digugat Rp 56,1 Miliar, Ternyata Ada Deretan Gugatan Lain dari PT MSU ke Konsumen Meikarta

Tidak hanya menggugat konsumennya Rp 56,1 miliar, pengembang apartemen Meikarta PT MSU ternyata mengajukan sederet gugatan lainnya. Apa itu?


Kasus Meikarta, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Investasi hingga Ditjen Pajak

6 hari lalu

Kasus Meikarta, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Investasi hingga Ditjen Pajak

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bakal memanggil beberapa pihak untuk mengklarifikasi kasus Meikarta terhadap konsumennya.


Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

9 hari lalu

Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

PPK merupakan badan ad hoc yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi utama melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. Ini sederet tugasnya.


Nyck de Vries Digugat Sebelum Memulai Formula 1 2023

10 hari lalu

Nyck de Vries Digugat Sebelum Memulai Formula 1 2023

Nyck de Vries mendapat gugatan terkait sengketa hukum sebelum mengarungi Grand Prix Formula 1 2023 bersama tim barunya, AlphaTauri.


Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

15 hari lalu

Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut masyarakat Wadas berharap supaya surat rekomendasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba Kemen ESDM) dibatalkan.