Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tunggu UU, PUPR: Istana Presiden yang Pertama Dibangun di Ibu Kota Negara

Reporter

image-gnews
Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA
Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur dapat dimulai tahun ini setelah adanya undang-undang.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan proses pembangunan yang akan dilakukan pertama kali yakni Istana Presiden. "Groundbreaking untuk beberapa infrastruktur di antaranya Istana Presiden, jalan, dan bendungan," ujarnya pada Senin, 29 Maret 2021.

Pembangunan istana tersebut masih menunggu adanya UU IKN. Adapun Rancangan Undang-undang (RUU) IKN saat ini sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. "Rencana groundbreaking ada di tahun ini. Namun tetap menunggu UU IKN," tuturnya.

Konsep rancangan istana negara di IKN tersebut berbentuk burung Garuda. Rancangan tersebut diusulkan dari sayembara yang merupakan desain dari Nyoman Nuarta.

Nyoman Nuarta merupakan pematung yang memiliki rekam jejak dalam proyek ikonik, seperti Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengemukakan rancangan bangunan istana negara yang beredar di media sosial hingga saat ini belum final diputuskan. Rancangan itu, ujarnya, masih dalam tahap pre-basic design dan akan melalui tahapan selanjutnya sebelum ditetapkan.

“Tahapan selanjutnya, basic design, lalu ada perencanaan lagi, jadi masih panjang prosesnya jadi kami masih mengatur itu. Karyanya sudah mendekati, finalnya itu masih proses, nanti sampai Agustus," tuturnya soal rancangan istana negara di Ibu Kota Negara.

BISNIS

Baca juga: PKS - PAN Anggap RUU Ibu Kota Negara Tak Prioritas Dibahas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Israel Bantah Hancurkan Kantor UNRWA di Tepi Barat

2 hari lalu

Lokasi serangan Israel di Kamp Nour Shams, Tulkarm di Tepi Barat yang diduduki Israel, 31 Oktober 2024. REUTERS/Raneen Sawafta
Israel Bantah Hancurkan Kantor UNRWA di Tepi Barat

Israel bantah menghancurkan kantor UNRWA di Tepi Barat, dan menyebut kantor itu hancur akibat bahan peledak pejuang Palestina


Janji Beri US$1 Juta untuk Petisi Pro-Trump, Elon Musk Diperintahkan Hadir ke Pengadilan

2 hari lalu

Janji Beri US$1 Juta untuk Petisi Pro-Trump, Elon Musk Diperintahkan Hadir ke Pengadilan

Elon Musk berjanji untuk memberikan US$1 juta setiap hari kepada seseorang yang menandatangani petisi kebebasan berbicara dan hak kepemilikan senjata


Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028

3 hari lalu

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA/M Risyal Hidayat
Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028

Danis Sumadilaga menyatakan bahwa prioritas utama pembangunan di IKN saat ini adalah membentuk ekosistem yang lengkap.


Denmark Kecam Larangan Operasional UNRWA oleh Israel

4 hari lalu

Denmark Kecam Larangan Operasional UNRWA oleh Israel

Denmark menyatakan kecaman atas undang-undang Israel yang melarang operasi UNRWA.


Kementerian Luar Negeri Mengutuk Penghentian Kegiatan UNRWA di Israel

5 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI. Sumber: TEMPO | Nabiila A
Kementerian Luar Negeri Mengutuk Penghentian Kegiatan UNRWA di Israel

Kementerian Luar Negeri RI menilai penghentian kegiatan UNRWA di Israel berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, dan Yerusalem Timur


Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti Sebut Siap Lanjutkan IKN: Kami Selesaikan Semuanya

5 hari lalu

Diana Kusumastuti berjalan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Diana Kusumastuti ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum.ANTARA/Muhammad Adimaja
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti Sebut Siap Lanjutkan IKN: Kami Selesaikan Semuanya

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti beri komentar soal kelanjutan IKN. "Kami akan melanjutkan yang sudah jalan. Kami selesaikan semuanya," katanya.


Parlemen Israel Loloskan Undang-undang yang Larang UNRWA

5 hari lalu

Seorang anak Palestina berjalan di sekolah UNRWA, setelah serangan udara di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, 21 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Parlemen Israel Loloskan Undang-undang yang Larang UNRWA

Palemen Israel meloloskan sebuah undang-undang yang akan melarang UNRWA beroperasi di dalam Negeri Bintang Daud itu


DPR Janji Akan Taati Prosedur saat Pembentukan Undang-Undang

5 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung (tengah) bersama Wakil Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI memberikan keterangan pers capaian kinerja 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 September 2024. Komisi II DPR RI telah menyelesaikan 160 Undang - Undang selama periode 2019-2024 yang diantaranya Undang - Undang mengenai Pemilu, Reformasi Agraria, dan Penataan Tenaga non-ASN (Honorer). TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Janji Akan Taati Prosedur saat Pembentukan Undang-Undang

DPR bakal mengevaluasi proses legislasi agar undang-undang yang dihasilkan berkualitas dan memuat kepentingan publik.


Legislator PKS Minta DPR Tidak Ulangi Pembahasan RUU secara Kilat

5 hari lalu

Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf saat konferensi pers perihal duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pemilu 2024 di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, 2 September 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Legislator PKS Minta DPR Tidak Ulangi Pembahasan RUU secara Kilat

Legislator PKS Muzammil Yusuf meminta proses pembentukan Undang-undang ke depannya tidak lagi dilakukan secara ugal-ugalan.


AHY: Prabowo akan Lanjutkan dan Hubungkan Jalan Tol yang Dibangun Jokowi

11 hari lalu

Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Raja Juli Antoni menyerahkan jabatan Menteri ATR/BPN kepada Nusron Wahid dan Ossy Dermawan di Kementerian ATR/BPN, Senin 21 Oktober 2024. Prosesi serah terima jabatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kedua pihak. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
AHY: Prabowo akan Lanjutkan dan Hubungkan Jalan Tol yang Dibangun Jokowi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memastikan Prabowo akan melanjutkan proyek pembangunan tol yang dibangun Jokowi.