TEMPO.CO, Jakarta – Perusahaan Umum Bulog akan mengusulkan penyaluran beras ke TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN/PNS) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan kebijakan tersebut bakal memberikan kepastian perusahaan dari sisi hilir.
“Kami akan minta bantuan kepada Menteri Keuangan untuk membantu penanganan dalam penyerapan. Kami bukan minta uang untuk menyerap, tapi ini persoalannya dari sisi hilir,” ujar Budi Waseso dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Senin, 29 Maret 2021.
Budi Waseso alias Buwas mengatakan selama ini Bulog harus mendistribusikan cadangan beras pemerintah atau CBP sesuai dengan penugasan negara. Berdasarkan aturan, CBP merupakan beras yang dikelola Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam keadaan kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana, dan kerawanan pangan.
Meski sebagian pengadaan beras Bulog juga untuk kepentingan komersial, perusahaan masih memiliki ruang penyaluran yang terbatas. Budi Waseso memperkirakan, seumpama per ASN serta TNI dan Polri dapat membeli beras Bulog sepuluh kilogram, Bulog akan mampu menyalurkan beras sebanyak 1,4 juta ton per tahun.
“Kami akan meyakinkan beras yang dibeli melalui Bulog kualitasnya baik, tentunya sambil kami evaluasi. Kalau bisa mendapatkan kepercayaan berapa per kepala dari TNI, Polri, dan ASN, ya akan kami penuhi,” kata Buwas.
