TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta pemerintah mengubah skema penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT untuk meningkatkan distribusi beras di Perusahaan Umum Bulog. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah stok beras Bulog mengalami penurunan kualitas akibat ditimbun di gudang dalam waktu lama saat terjadi impor.
“Apabila ini nanti konon akan ada impor (beras) Juli entah (stok beras Bulog) mau diapakan? Kecuali pengambil kebijakan tertinggi di Indonesia mengubah, penerima kartu BPNT wajib membeli beras dari Bulog dengan harga yang sudah ditentukan,” ujar Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan pemerintah, Senin, 29 Maret 2021.
Bulog sebelumnya melaporkan terdapat sekitar 300 ribu ton beras cadangan pemerintah atau CBP yang diimpor pada 2018 di gudang. Dari angka itu, 106 ribu di antaranya mengalami penurunan mutu. Sudin mengatakan sebanyak 20 ribu ton beras bahkan telah dimusnahkan.
Sudin pun meminta Kementerian Pertanian segera memetakan jumlah produksi beras sepanjang tahun ini dan cadangan dari hasil panen tahun lalu serta menghitung angka kebutuhan konsumsi masyarakat hingga akhir tahun nanti. Upaya ini penting untuk mengetahui prediksi surplus atau defisit beras sehingga pemerintah dapat menekan rencana impor.
Wacana pemerintah mengimpor beras 1-1,5 juta ton mencuat sejak awal Maret. Bahkan, pemerintah telah meneken nota kesepahaman atau MoU dengan Thailand sebagai negara pengimpor beras.
Namun belakangan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memastikan pemerintah tidak akan membuka keran impor sampai pertengahan tahun. MoU dengan Thailand pun dilaksanakan hanya untuk menjaga-jaga kondisi stok pangan dalam negeri di tengah pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian.
