Jokowi pun meminta para bupati melakukan konsolidasi anggaran. APBD tidak harus dibagi rata kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
”Rencana APBD harus dilihat betul-betul, buka secara detail, ke mana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa. Jangan membelanjakan, sudah sering saya sampaikan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua, semua, semua, kita nggak punya skala prioritas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, para bupati se-Indonesia saat ini terus mengawal efektivitas belanja daerah di tengah refocusing anggaran. Apkasi telah membahas soal refocusing APBD dalam pra-munas pekan lalu.
”Sesuai arahan Presiden Jokowi, para bupati berkomitmen mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi, dengan lebih banyak menerapkan pendekatan ‘demand side’. Seperti disampaikan Presiden, APBD harus berujung pada pada peningkatan belanja atau konsumsi rumah tangga warga, sehingga ekonomi bergerak, industri berproduksi, dan lapangan kerja kembali terbuka,” ujarnya.
Para bupati, lanjut Anas, juga terus fokus mengawal dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
”Para bupati berharap Bapak Presiden berkenan untuk terus memastikan distribusi vaksin dari jajaran pemerintah pusat bisa merata ke seluruh daerah,” kata Anas.