“Pak Mendag kekeh stok 1 sampai 1,5 juta ton itu menggunakan indikator apa? Jika ingin kekeh sebesar itu, pastikan outlet dan anggarannya,” kata dia.
Terkait dengan kekhawatiran pemerintah bahwa Bulog tidak bisa menyerap beras untuk stok akibat syarat kadar air, Khudori tak memungkiri jika regulasi memang belum mengakomodasi. Hal ini bisa dihindari jika ada pengecualian yang mengizinkan Bulog menyerap di luar kualitas.
Namun lebih dari hal tersebut, Khudori juga menyoroti urgensi untuk menyalurkan beras-beras yang berpeluang turun mutu. “Sekarang keperluannya Bulog adalah memastikan stok menumpuk dan lama itu mesti segera keluar. Selain menekan potensi kerugian, keluarnya stok lama bisa membuat Bulog menggantinya dengan beras baru,” lanjut Khudori.
Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan yang tidak realistis memang menjadi salah satu pengganjal bagi Bulog dalam menjalankan tugasnya. Dia mengatakan pemerintah seharusnya melakukan penyesuaian regulasi saat Bulog kesulitan menyerap beras.
“HPP [Harga Pembelian Pemerintah] ini belum sesuai dengan besaran biaya yang dikeluarkan petani ketika harga bergerak naik. Namun di sisi lain tidak juga mengakomodasi saat harga gabah atau beras turun saat panen raya,” kata dia.
BACA: Mendag Diminta Dengarkan Aspirasi Petani Sebelum Putuskan Impor Beras
