Panen Kentang Perdana di Food Estate, Luhut: Hasilnya di Atas Rata-rata

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kementan bekerja keras untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pengembangan food Estate Humbahas.

    Kementan bekerja keras untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pengembangan food Estate Humbahas.

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memanen kentang untuk masa tanam perdana di kawasan lumbung pangan atau food estate Desa Ria-ria, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Luhut mengklaim hasil panen tersebut di atas rata-rata nasional, meski ada sebagian kecil yang tak berhasil.  

    “Hasil dari panen tadi menurut Pak Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian) di atas rata-rata nasional, jadi hasilnya sangat baik padahal baru panen musim tanam pertama," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 24 Maret 2021.

    Menurut dia, 70 persen hasil panen kentang menunjukkan kategori baik dan 12 lainnya belum terlalu baik. Adapun petani Humbang Hasundutan sebelumnya berhasil memanen komoditas sebanyak 79,45 ton dari lahan tanam food estate Ria-ria seluas 215 hektare. Area food estate ini memiliki luas keseluruhan 411,5 hektare.

    Lahan tersebut ditanami bawang merah, bawang putih, dan kentang. Luhut memungkinkan ke depan jenis tanaman di food estate Ria-ria akan bertambah, yakni untuk tanaman jagung. Ia pun mengklaim berdasarkan teori, proses tanam berikutnya di lokasi yang sama akan menghasilkan komoditas yang lebih baik.

    Di samping itu, Luhut memastikan di area food estate akan dibangun pusat riset. Ia berharap dalam dua tahun, pusat riset tersebut sudah bisa menghasilkan benih varietas yang cocok.

    “Kami bekerja keras untuk itu, kalau ini jadi semua kami berharap tahun ini  1.000 hektare (lahan) yang akan digarap,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.