Anggota DPR Ini Desak Pemerintah Atur Impor Bibit Ayam Sesuai UU Cipta Kerja

Seorang pekerja sedang memilah sejumlah anak ayam yang berada di dalam kotak. Pemerintah Kashmir tengah mengembangkan pembibitan ayam unggul, untuk meningkatkan jumlah produksi dan menambah lapangan pekerjaan. Srinagar, Kashmir, 3 Agustus 2015. Yawar Nazir / Getty Images

TEMPO.COJakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Singgih Januratmoko mendesak pemerintah untuk menetapkan pemasukan atau impor sumber bibit ayam atau grand parent stock (GPS) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 5 tahun 2021.

Ia menilai pengaturan alokasi atau kuota impor di Kementerian Pertanian sudah tidak relevan karena tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja. Singgih meminta pemerintah segera menata ulang kebijakan yang ada untuk menciptakan keadilan berusaha di perunggasan.

“Untuk itu kami mendesak Kementerian Perdagangan dan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) segera memasukkan kebijakan impor sumber bibit atau GPS ayam broiler sesuai dengan PP 5 Tahun 2021,” ujar Singgih dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Maret 2021.

Peraturan Pemerintah yang baru disahkan tersebut itu mengatur mengenai perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang merupakan bagian dari pada undang-undang Cipta Kerja.

Beleid itu juga mengatur norma standar prosedur dan kriteria dalam sistem pengolahan perizinan yang ada pada kementerian lembaga yang kesemuanya itu adalah berbasis Online Single Submission (OSS). “Dengan sistem OSS ini semua pengelolaan ada di BKPM sesuai dengan PP tersebut,” kata Singgih.

Mengacu kepada regulasi itu, maka perihal pemasukan atau impor sumber bibit ayam yang ada sekarang harus ditarik ke BKPM yang mengatur standar OSS.






Moeldoko Nyatakan Tak Setuju Impor Beras, tapi...

5 jam lalu

Moeldoko Nyatakan Tak Setuju Impor Beras, tapi...

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menilai impor beras adalah alternatif terakhir apabila memang diperlukan.


Di Depan Zulhas, Hotman Paris Singgung Jagoan yang Monopoli Izin Impor

21 jam lalu

Di Depan Zulhas, Hotman Paris Singgung Jagoan yang Monopoli Izin Impor

Menjawab pertanyaan Hotman Paris, Zulkifli alias Zulhas menjelaskan, izin impor sejatinya dibagi secara rata dan telah diatur dalam neraca komoditas.


Bahas Kepemilikan Lahan di IKN, Bahlil: Harus Ada Tawaran Menarik bagi Investor

1 hari lalu

Bahas Kepemilikan Lahan di IKN, Bahlil: Harus Ada Tawaran Menarik bagi Investor

Bahlil Lahadalia menampik soal persepi mengemis investor dalam revisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) ihwal kepemilkan lahan dari 90 tahun menjadi 180 tahun.


Klaim Produksi Beras Surplus, Jabar dan Jatim Minta Bulog Tak Impor

3 hari lalu

Klaim Produksi Beras Surplus, Jabar dan Jatim Minta Bulog Tak Impor

Sebagai produsen beras nasional tertinggi, Jawa Barat dan Jawa Timur mengaku siap memasok beras ke gudang Bulog dan meminta agar tak dilakukan impor.


Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

4 hari lalu

Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

Luhut yakin pengurangan porsi impor ini dapat meningkatkan belanja produk dalam negeri sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.


10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

4 hari lalu

10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

Sejumlah gubernur mengumumkan UMP 2023. Kenaikan tertinggi ada di Sumatera Barat sebesar 9,15 persen dan terendah di Papua Barat sebesar 2,6 persen.


Presiden Jokowi: Berikan Insentif bagi Investor dan Industri Produk Substitusi Impor

5 hari lalu

Presiden Jokowi: Berikan Insentif bagi Investor dan Industri Produk Substitusi Impor

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memberikan insentif bagi investor dan industri yang berhasil memproduksi barang substitusi impor.


Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

7 hari lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

Kementerian PUPR meningkatkan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan.


Teten Masduki: Baru 4,1 Persen UMKM yang Terhubung Rantai Pasok Global

9 hari lalu

Teten Masduki: Baru 4,1 Persen UMKM yang Terhubung Rantai Pasok Global

Teten Masduki mengatakan pihaknya dan beberapa Kementerian/Lembaga mendapat tugas Presiden Jokowi untuk mendorong UMKM naik kelas.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

10 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.