Akan Buka Seleksi 1,3 Juta ASN, Menpan RB: Jumlah yang Tidak Pernah Dilakukan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengikuti Rapat Kerja dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan,  Jakarta,  Kamis, 19 November 2020. Rapat membahas evaluasi penetapan formasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengikuti Rapat Kerja dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2020. Rapat membahas evaluasi penetapan formasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tahun ini akan membuka sekitar 1,3 juta formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Negara Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sekarang, panitia seleksi sedang menyusun jadwal rinci penerimaan.

    "Ini jumlah yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 19 Maret 2021.

    Selain menyusun jadwal, pemerintah juga sedang mengatur agar sistem seleksi secara online berjalan teratur. Ini dilakukan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Sebelumnya pada tahun 2020, pemerintah tidak membuka seleksi karena pandemi Covid-19. Sehingga, kebutuhan PNS dan PPPK di 2020 akan dialihkan dalam seleksi 2021 ini.

    Dalam rekrutmen ini, ada tiga komposisi. Pertama, sebanyak 83 ribu formasi akan menjadi pegawai di instansi pemerintah pusat. Kedua, 189 ribu untuk pemerintah daerah. Di dalam kedua komposisi ini ada PNS dan PPPK.

    Komposisi ketiga yaitu 1 juta guru khusus PPPK saja, yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rekrutmen ini bertujuan untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi tenaga honorer.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.