TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali menyatakan penolakannya terhadap rencana impor beras 1 ton oleh pemerintah. Ia mengatakan panen dalam negeri tahun ini cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Susi pun meminta Perusahaan Umum Bulog tidak membuka keran impor. "Pak Buwas (Direktur Utama Bulog Budi Waseso), panen tahun ini sangat bagus .. jangan mau untk impor ...please fight Pak," katanya melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Kamis, 18 Maret.
Susi Pudjiastuti beberapa kali menyinggung soal rencana impor beras. Ia bahkan memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkannya. Menurut Susi, impor tidak krusial karena petani dalam negeri masih memamen padi dengan stok yang melimpah. Bos Susi Air ini juga meminta semua pihak, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan memberikan dukungan kepada Bulog agar menahan impor.
Pemerintah akan mengimpor 1 juta ton beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan impor diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di Tanah Air. Impor tersebut adalah bagian dari rencana penyediaan beras sebesar 1-1,5 juta ton oleh pemerintah.
"Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton, pengadaan daging dan gula, baik untuk konsumsi industri, terlebih ini mau lebaran ini menjadi catatan agar ketersediaan dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat," ujar Airlangga, 4 Maret lalu.
Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Airlangga, penyediaan beras itu diperlukan setelah adanya Bantuan Sosial Beras PPKM, antisipasi banjir, dan pandemi Covid-19. Adapun upaya penyediaannya antara lain melalui impor 500 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.
Namun, Bulog berbeda suara dengan Airlangga. Perusahaan justru menyatakan akan memprioritaskan serapan produksi dalam negeri untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) di angka 1 sampai 1,5 juta ton.
“Pada prinsipnya kami utamakan dari dalam negeri untuk CBP. Jadi walaupun kami mendapat penugasan impor beras 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan karena kami akan prioritaskan dalam negeri yang sedang panen raya Maret-April,” kata Buwas, 15 Maret.
Dalam kesempatan lain, Buwas mengungkapkan penugasan ini tak diputuskan lewat rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas kementerian. Ia menyebutkan isu terakhir yang dibahas dalam rakortas hanya mencakup soal kemungkinan cuaca dan prediksi pasokan pangan.
"Saat rakortas itu tidak ada diputuskan untuk impor. Hanya kebijakan dari Pak Menko (Perekonomian) dan Menteri Perdagangan yang pada akhirnya kita dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor," kata Buwas.
Belakangan, Buwas mengemukakan perusahaannnya menerima perintah mendadak. Perintah impor beras datang dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Airlangga.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR
Baca: Tanggapi Rencana Impor, Mentan: Sampai Mei 2021, Beras Surplus 12 Juta Ton
