TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) memastikan aset tanah yang berlokasi di Jalan Raya Pasar Minggu Km 15 RT 006, RW 02, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan secara hukum sah milik perseroan, setelah Mahkamah Agung mengabulkan upaya Peninjauan Kembali yang diajukan.
Secara hukum, menurut keterangan tertulis perseroan, hak kepemilikan Pertamina atas lahan tersebut dikuatkan melalui Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 707, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan qq. Badan Pertanahan Nasional dan Akta Pelepasan Hak Nomor 103 Tahun 1973 yang dibuat dihadapan Mochtar Affandi, Notaris di Jakarta.
Selain itu objek tanah tersebut merupakan bentuk penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.23/KMK.06/2008 dengan nomor harmoni aset 100001418. Selain itu, aset tanah tersebut tercatat sebagai objek pajak PBB dengan NOP 31.71.041.006.005-0106.0 dimana Pertamina sebagai subjek pajak selalu melakukan pembayaran tepat waktu.
Sebagai pemegang hak yang sah secara hukum, Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Training and Consulting (PTC) mengupayakan proses pemulihan aset dengan melakukan pengamanan dan penertiban aset dari penghuni tanpa hak di lokasi tanah tersebut.
“Berdasarkan upaya hukum luar biasa yang dilakukan yakni Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mengabulkan bantahan perusahaan dan menyatakan bahwa Pertamina adalah pemilik satu-satunya yang sah dari tanah-tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya,” kata Manager Legal PT PTC Achmad Suyudi dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Maret 2021.
Upaya pemulihan tersebut, kata Achmad, telah berjalan lebih dari 10 bulan dengan baik dan aman karena PT PTC telah melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan pemulihan aset milik Pertamina secara persuasif.
Perseroan pun tetap membangun komunikasi melalui tokoh masyarakat, aparat muspika dan Aparat Sipil Negara setempat terkait status lahan dan penyadaran bahwa objek tersebut akan digunakan untuk kepentingan negara.
Selain itu, PT PTC memastikan proses pemulihan aset Pertamina di Pancoran dilakukan dengan pendampingan dari pihak aparat kepolisian.
"Sampai saat ini, sudah lebih dari 75 persen lahan telah dikembalikan kepada Pertamina, dan semua kami lakukan sesuai prosedur dan tidak ada cara-cara anarkis menggunakan ormas tertentu pada proses pemulihan aset," kata Achmad Suyudi.
Sebelumnya bentrokan terjadi di Pancoran Buntu 2. Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Azis Andriansyah mencurigai bentrokan anggota ormas Pemuda Pancasila dan warga di Pancoran Buntu 2 ditunggangi pihak tertentu. Menurut Azis, ada pihak yang bukan warga sekitar ikut dalam bentrokan.
"Baik pihak warga maupun dari pihak satunya (ormas PP) juga mendatangkan massa dari luar orang yang bersengketa. Ini yang menimbulkan kericuhan dan bentrokan," ujar Azis saat dikonfirmasi, Kamis, 18 Maret 2021.
Sengketa tanah yang melibatkan warga Pancoran itu, menurut Azis, seharusnya tak berujung bentrokan. Sebab antara pihak perusahaan dalam hal ini PT Pertamina Training and Consulting yang bersengketa dengan warga sudah ada kesepakatan bersama.
CAESAR AKBAR | M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Bentrokan Ormas PP Vs Warga Pancoran, Polisi: Ada yang Menunggangi
