Sri Mulyani: Ekosistem Logistik Akan Diberlakukan di Semua Pelabuhan dan Bandara

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021 (Sumber: IG @smindrawati).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021 (Sumber: IG @smindrawati).

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekosistem logistik nasional atau NLE akan dibangun di semua pelabuhan dan bandara di seluruh Indonesia. Ekosistem logistik diyakini bisa menjadi bagian dari pendorong pemulihan ekonomi.

    “NLE akan diberlakukan di semua port dan airport, ini berarti akan ekspansi sehingga efisiensi (logistik) nasional muncul,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Kamis, 18 Maret 2021.

    Sri Mulyani bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan resmi meluncurkan Batam Logistic Ecosystem atau BLE sebagai proyek peroncontohan NLE. NLE merupakan platform yang menyelaraskan lalu-lintas barang dengan dokumen internasional mulai kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang tujuan.

    Menurut Sri Mulyani, terbentuknya ekosistem logistik akan meningkatkan daya saing Batam dan mendongkrak perekonomian daerah yang selama ini belum optimal. Sebab selama lima tahun berturut-turut, pertumbuhan ekonomi Batam berada di bawah rata-rata nasional. Padahal, tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, Batam memiliki potensi yang besar.

    Dengan ekosistem logistik, ia berharap pemerintah bisa memberi kepastian usaha bagi investor yang akan masuk ke Batam. Di samping itu, pembentukan ekosistem logistik di tengah pandemi yang membuat kinerja ekspor dan impor melemah, menurut Sri Mulyani, adalah langkah yang tepat. Ekosistem ini bakal mengurangi rantai regulasi dan melakukan inefisiensi terhadap proses izin usaha seperti yang diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.