TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras pada tahun ini menuai sorotan dari berbagai pihak. Bahkan, Perum Badan Urusan Logistik alias Bulog menyatakan belum tentu merealisasikan penugasan impor tersebut.
Bulog menyatakan akan memprioritaskan serapan produksi dalam negeri untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) di angka 1 sampai 1,5 juta ton.
“Pada prinsipnya kami utamakan dari dalam negeri untuk CBP. Jadi walaupun kami mendapat penugasan impor beras 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan karena kami akan prioritaskan dalam negeri yang sedang panen raya Maret-April,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin, 15 Maret 2021.
Dalam kesempatan lain, Buwas bahkan mengungkapkan bahwa penugasan tersebut ternyata tak diputuskan lewat rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas kementerian. Ia menyebutkan isu terakhir yang dibahas dalam rakortas hanya mencakup soal kemungkinan cuaca dan prediksi pasokan pangan.
"Saat rakortas itu tidak ada diputuskan untuk impor. Hanya kebijakan dari Pak Menko [Perekonomian] dan Menteri Perdagangan yang pada akhirnya kita dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi DPR RI, Selasa, 16 Maret 2021.
