Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Susi Pudjiastuti Memohon Agar Presiden Jokowi Urungkan Rencana Impor Beras

Reporter

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memberikan orasi pada aksi Tolak Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Taman Aspirasi, Monas, Jakarta, Ahad, 21 Juli 2019. Menurut Susi menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan plastik sekali pakai agar laut Indonesia tidak tercemar oleh sampah plastik. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memberikan orasi pada aksi Tolak Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Taman Aspirasi, Monas, Jakarta, Ahad, 21 Juli 2019. Menurut Susi menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan plastik sekali pakai agar laut Indonesia tidak tercemar oleh sampah plastik. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyoroti kebijakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang akan melakukan impor beras 1 juta ton di tahun 2021. Melalui akun resmi Twitter-nya @susipudjiastuti, bos Susi Air ini memohon kepada Presiden Jokowi untuk menyetop impor beras tersebut.

Menurut Susi, impor tersebut tidak perlu dilakukan sebab masyarakat masih ada yang panen padi, bahkan hasil panennya melimpah.

Susi Pudjiastuti juga meminta semua pihak termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk memberikan dukungan kepada Badan Usaha Logistik atau Bulog untuk tidak melakukan impor beras.

“Pak Presiden yth. Mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yg panen, panen juga berlimpah. Mohon berikan dukungan kpd Pak Kabulog untk tidak melakukan impor. Juga melarang yg lain. @jokowi, @KemenBUMN, @kementan, @Kemendag,” tulis Susi sembari menyertakan tautan berita media nasional tentang Dirut Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas yang menyebut ratusan ton beras impor tak terpakai.

Netizen pun ada setuju dan ada yang tidak dengan sikap Susi Pudjiastuti yang menolak impor beras itu, @wulandaritwitt sependapat dengan Susi, ia mengaku di daerahnya akhir bulan Maret ini sampai Idul Fitri akan panen raya, “Iya Bu se7, ditempat saya insyaallah akhir bulan ini sampai idul fitri panen raya, kasian kita (petani dan buruh tani) yang panen raya namun harga gabah anjlok padahal kita sudah ngeluarin biaya yang cukup besar selama ini,” tulis @wulandaritwitt.

Sementara itu @suciharto berbeda berpendapat, menurutnya tidak apa-apa impor beras di saat panen raya karena harga sedang murah. “Asal import tersebut disimpan sh baik sebagai cadangan dan importirnya harus pemerintah sendiri. Nanti saat paceklik, harga Mahal dan tidak ada panen, baru beras tersebut dikeluarkan,” tulis akun tersebut.

Ada juga yang sengaja berkomentar dengan menyindir kebajikan Kemendag yang terkesan tidak masuk akal itu, @AR16Hakim salah satunya, ia mengomentari cuitan Susi Pudjiastuti bahwa Bulog telah memberikan informasi bahwa cadangan beras di gudang masih banyak, Kementan juga memberikan laporan akan surplus gabah, “Bulog memberi laporan cadangan beras digudang masih banyak,, kementan memberi laporan kalau akan ada surplus gabah,,, lah kok kemendag malah ngotot impor beras?” balas @AR16Hakim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat dengar bersama Komisi IV DPR pads Senin, 15 Maret 2021, Dirut Bulog Budi Waseso atau akrab disapa Buwas mengatakan mendapati kesulitan saat menyalurkan beras yang ada di gudang Bulog.

Beras yang ‘menganggur’ tersebut disebabkan oleh hilangnya pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun akibat Program Rasta atau beras untuk keluarga sejahtera telah diganti menjadi Bantuan Pangan Nontunai atau BPTN.

Bahkan beras impor tahun 2018 lalu masih tersisa di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, hampir separuhnya atau 106.642 ton di antaranya telah mengalami penurunan mutu. Karena itu pula, Susi Pudjiastuti berharap Presiden Jokowi mau mengurungkan rencana impor beras 1 juta ton. 

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca juga: Susi Pudjiastuti Heran Daging Sapi Impor Australia di Vietnam Bisa Lebih Murah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harga Gabah Anjlok, Kemendag: Gara-gara Panen Raya

12 menit lalu

Harga Gabah Terjun Bebas
Harga Gabah Anjlok, Kemendag: Gara-gara Panen Raya

Harga gabah anjlok menjadi Rp 4.500 per kilogram. Kemendag sebut gara-gara panen raya.


Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?


Selain Gibran dan Bobby Nasution, Khofifah Disebut Juga Bakal Terima Penghargaan Satyalancana

3 jam lalu

Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto Sabtu, 17 Februari 2024/dok tim media Khofifah
Selain Gibran dan Bobby Nasution, Khofifah Disebut Juga Bakal Terima Penghargaan Satyalancana

Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, mulai dari Gibran, Bobby Nasution, hingga Khofifah.


Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

5 jam lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

6 jam lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

Ketika Megawati membela sejumlah kebijakan dan langkah politik Jokowi selama dua periode.


Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

7 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Apa yang masuk dalam tindakan nepotisme dan abuse of power?


Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

7 jam lalu

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media pasca pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Rafael, KPK akan memeriksa sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berada dalam satu komplotan. TEMPO/Imam Sukamto
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

Deputi Pencegahan KPK menilai Prabowo Subianto tidak perlu melibatkan KPK dalam menseleksi calon menteri yang akan mengisi kabinetnya.


Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

8 jam lalu

Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution
Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

Presiden Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, di antaranya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution


Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

8 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.