TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Ma’ruf Amin membeberkan tiga tantangan terberat bagi Indonesia untuk mengembangkan produk ekonomi dan keuangan syariah agar berdaya saing global. Pertama, Ma’ruf menyoroti rantai nilai atau value chain dari berbagai sektor ekonomi syariah yang belum terintegrasi.
“Untuk melahirkan industri halal yang efisien perlu dikembangkan ekosistem yang terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, mulai impor, proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen,” kata Ma’ruf dalam acara Seremoni Peresmian Sfafiec dan Forum Nasional Keuangan Syariah yang ditayangkan secara virtual, Jumat, 12 Maret 2021.
Baca Juga: Jubir Klaim Ma'ruf Amin Tak Ganggu Independensi Soal Penyelamatan Bank Muamalat
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Ma’ruf mengatakan pemerintah terus memperbanyak kawasan kawasan industri halal. Pemerintah juga melaksanakan beberapa kebijakan yang mendukung rantai nilai, seperti penguatan industri dan UMKM berbasis halal atau syariah melalui terbitnya Undang-undang Cipta Kerja dan pendirian Bank Syariah Indonesia. Ma’ruf pun mengklaim pemerintah terus membuka partisipasi aktif pelaku usaha dalam pengembangan produk ekonomi syariah.
Tantangan kedua, menurut dia, adalah transformasi kegiatan ekonomi ke arah digitalisasi. Ia berujar, pandemi telah mempercepat perubahan aktivitas ekonomi ke arah digital.
Kondisi tersebut ditunjukkan dengan arus penjualan barang dan jasa yang semakin cepat melalui platform digital. Sepanjang 2020, transaksi digital di Indonesia telah mencapai US$ 44 miliar atau setara dengan 44 persen dari seluruh transaksi digital di ASEAN. Angka ini diperkirakan makin meningkat hingga menjadi US$ 124 miliar pada 2025.
Transaksi terbesar dalam proses ekonomi digital berasal dari sektor e-commerce, layanan transportasi, penjualan makan online, media online, dan layanan travel online. Sementara itu Bank Indonesia mencatat transaksi digital perbankan pada 2020 sudah menyentuh Rp 2.774 triliun atau naik 13,91 persen.
Di era transformasi, ia menekankan pengembangan dunia digital menjadi kewajiban yang harus dikejar, termasuk di bidang ekosistem ekonomi keuangan syariah. Untuk mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi digital, ia mengatakan pemerintah memberikan dukungan dari sisi regulasi dan pengembangan infrastruktur. Pemerintah juga telah menyusun strategi nasional ekonomi digital.
“Dukungan diberikan baik dari yang dilakukan pemerintah maupun dukungan investasi swasta, di antaranya melalui konektivitas digital Palapa Ring, Satelit Satria, dan pembangunan menara BTS,” tutur dia.
Selanjutnya tantangan ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Ia menyatakan Indonesia masih sangat kekurangan sumber daya di bidang ekonomi syariah. Saat ini, SDM hanya dipenuhi dari tenaga umum melalui pelbagai pelatihan. Ia ingin ke depan, Indonesia bisa mencetak tenaga kerja yang benar-benar ahli di bidang keuangan syariah.
Ia mengatakan peran kampus penting untuk melahirkan SDM yang andal di bidang ekonomi dan keungan syariah. “Saya harap kurikulum yang dibuat bisa menyesuaikan kebutuhan industri ini,” tutur Ma’ruf Amin.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
