Tanggapi Insentif Pajak, Anggota DPR: Jangan Mencederai Kepercayaan Rakyat

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung mengamati sejumlah  mobil bekas di Bursa Mobil WTC Mangga Dua, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020. Mobil baru diwacanakan mendapat insentif pembebasan pajak hingga 0 persen. Tempo/Tony Hartawan

    Pengunjung mengamati sejumlah mobil bekas di Bursa Mobil WTC Mangga Dua, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020. Mobil baru diwacanakan mendapat insentif pembebasan pajak hingga 0 persen. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan kebijakan terkait insentif pajak yang digelontorkan pemerintah harus memperhatikan aspek ketimpangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini.

    "Insentif pajak di tengah pandemi adalah keniscayaan. Tetapi harus dengan memperhatikan banyak aspek dan yang terpenting harus tepat sasaran," kata Anis Byarwati dalam rilis di Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021.

    Baca Juga: Insentif PPN Hanya untuk Rumah Siap Huni, IPW: Kebijakan Setengah-setengah

    Menurut Anis, kondisi ekonomi masyarakat masih sangat bermasalah, terutama dalam hal ketimpangan. Hal itu, ujar dia, terlihat dari gini ratio yang meningkat seiring dengan naiknya persentase penduduk miskin. Pada September 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kaya dan miskin Indonesia yang diukur oleh gini ratio mencapai 0,385 pada September 2020.

    Angka tersebut, lanjutnya, meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2020 yang sebesar 0,381.“Oleh karena itu, insentif pajak yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran dan jangan mencederai kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” ucap Anis.

    Ia menekankan agar berbagai kemudahan atau fasilitas dalam bentuk belanja perpajakan diharapkan dapat memajukan perekonomian nasional bukan memanjakan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor atau mobil dan insentif untuk perumahan berkontribusi sebanyak satu persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Secara langsung kita melihat bisa menambahkan pertumbuhan 0,9 sampai 1 persen dengan multiplier effect-nya,” kata Airlangga Hartarto saat konferensi pers daring di Jakarta, Senin, 1 Maret 2021.

    Namun Airlangga memastikan dampak ekonomi dari pemberian insentif PPnBm, PPN, dan DP nol persen tersebut, harus didukung dengan penanganan COVID-19 dan proses vaksinasi.

    “Kita berharap ini semua bisa berjalan beriringan dan tentu pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang dijaga di tahun ini secara keseluruhan masih di level antara 4,5 sampai 5,5 atau 5 persen,” kata dia.

    Dengan adanya insentif ini, Airlangga menambahkan sektor industri otomotif berpotensi mendapatkan pembiayaan Rp 360 triliun untuk mencapai utilisasi serta penjualan mendekati satu juta kendaraan bermotor. Sedangkan sektor properti mendapat pembiayaan sebesar Rp 900 triliun untuk mencapai kapasitas dan penjualan yang baik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.