TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenkeu mendorong Pemerintah Provinsi Papua dapat mengalokasikan dana abadi yang dikhususkan untuk membiayai program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan orang asli Papua (OAP).
Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI Dwi Larso MSIE, Ph.D di sela-sela Pelatihan Manajemen Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua di Hotel Morissey Jakarta dipantau dari laman Pemprov Papua, Minggu mengatakan dana abadi pendidikan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua yang dialokasikan setiap tahun.
"Untuk pengelolaannya dapat memodifikasi model atau bentuk program dana abadi pendidikan yang dikelola Kemenkeu RI melalui LPDP," ungkapnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Teknologi Digital Perbesar Kesempatan Kerja Para Difabel
Dwi menyebut, hingga kini dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP mencapai sebesar Rp 70 trilliun.
Dengan penerima beasiswa sebanyak 28 ribu orang dari seluruh Indonesia, menurut Dwi, dan 13 ribu di antaranya telah menyelesaikan pendidikan mereka."Pemerintah Papua bisa mengalokasikan dana abadi khusus untuk membiayai pengembangan SDM dan pendidikan. Dananya bersumber dari APBD atau juga dari dana Otsus atau dana lainnya," imbuhnya.
Dwi Larso mengatakan dengan adanya dana abadi pendidikan, bakal mempermudah Pemprov Papua membiayai program pengembangan SDM dan pendidikan OAP di masa mendatang.
Penggunaannya juga diperuntukkan membiayai riset-riset yang dilakukan akademisi dan ilmuwan guna membantu Pemerintah Papua dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah di Bumi Cenderawasih.
"Contohnya, dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP Kemenkeu digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan dan riset-riset guna membantu program pembangunan pemerintah di Tanah Air," kata Dwi Larso.
Dia menambahkan Pemerintah Pusat melalui LPDP Kemenkeu saat ini memberikan perhatian khusus kepada Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT dalam pengembangan SDM di masing-masing daerah melalui program Beasiswa Affirmasi dan Beasiswa Indonesia Timur (BIT).
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Papua, Aryoko A.F Rumaropen M.Eng didampingi Kepala Sub Bagian Program BPSDM Provinsi Papua Dr Karsudi M.Si mengapresiasi dukungan dan usulan alokasi dana abadi pendidikan tersebut.
Rumaropen juga berharap Kemenkeu RI merealisasikan program-program khusus bagi pengembangan SDM dan pendidikan di Papua sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dimana dalam dalam Inpres tersebut, menurut Aryoko Rumaropen, Menteri Keuangan diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM Unggul Papua melalui afirmasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
"Kita berharap alokasi dana abadai pendidikan dapat diwujudkan dan tentunya bukan hanya mendapat dukungan dari APBD namun juga dari APBN sebagaimana Inpres nomor 9 Tahun 2020 yang menginstruksikan Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM Papua melalui beasiswa afirmasi," tambah Karsudi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Keuangan (Kemenkue) Republik Indonesia, menggelar Pelatihan Manajemen Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPSDM selama dua hari (4-5 Maret 2021) bertempat di Hotel Morissey Jakarta.
