Soal anggaran pembebasan lahan, kata Siska, masih mencukupi. Namun tidak tertutup kemungkinan akan bertambah apabila dibutuhkan. "Kita sudah menganggarkan sebanyak Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan jalan tol ini, yang sudah direalisasikan sampai bulan ini sekitar Rp 90 miliar, jadi masih tersisa Rp 110 miliar lagi," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumbar Yuhendri Yakub menyebutkan semua tahapan yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik. "Baik progres sampai penggantian lahan sudah berjalan lancar," tuturnya.
Penggantian lahan terkesan lambat, menurut dia, karena pengurusan dokumen kepemilikan dari masyarakat terlambat diserahkan ke pihak BPN. Meski begitu, pihaknya tetap memberi dorongan agar percepatan pengurusan dokumen bisa segera terlaksana. "Sampai saat ini kita tetap melakukan penggantian lahan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol," tuturnya.
Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengaku tidak mengetahui kebijakan PT Hutama Karya (Persero) yang menghentikan pembangunan fisik tol Padang-Pekanbaru seksi I karena lambatnya pembebasan lahan. "Siapa bilang dihentikan, saya sendiri gubernur tidak mengetahui kalau dihentikan. Tidak benar itu, hoaks itu," kata Mahyeldi kemarin di Padang.
Hal tersebut menanggapi pernyataan Project Director PT Hutama Karya Infrastruktur Ruas Tol Padang-Sicincin, Marthen Robert Singal, sebelumnya. "Jakarta sudah sampai pada keputusan menghentikan proyek tol Padang. Disebabkan tidak jelasnya kapan pembebasan lahan diselesaikan," ujar Marthen dihubungi via pesan Whatsapp pada Kamis, 4 Maret 2021.
Peletakan batu pertama Tol Padang - Pekanbaru ruas Padang-Sicincin dilakukan Presiden Joko Widodo Februari 2018 bersamaan dengan jalan tol Pekanbaru - Dumai sepanjang 133 kilometer.
BISNIS | ANTARA
Baca: Luhut: Tol Tebing Tinggi Hubungkan Parapat hingga Kualanamu dalam 1,5 Jam