Pengadilan Tolak Gugatan Putra Soeharto ke Sri Mulyani

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menang dalam gugatan kasus pencekalan ke luar negeri yang diajukan oleh Bambang Trihatmodjo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pencekalan dilakukan karena putra mantan presiden Soeharto ini memiliki utang terhadap negara yang belum dibayarkan. 

    "Dengan tidak diterimanya gugatan penggugat (Bambang) di PTUN, maka pencegahan terhadap penggugat ke luar negeri sah," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mencegah Bambang ke luar negeri terkait masalah utang-piutang Sea Games 1997. Sri menetapkan pencegahan itu melalui Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 pada 27 Mei 2020.

    Tidak terima, Bambang pun menggugat Sri Mulyani ke pengadilan pada 15 September 2020. Dalam gugatannya, Bambang meminta PTUN membatalkan keputusan itu. Bambang juga meminta PTUN memerintahkan Sri Mulyani mencabut keputusannya.

    Lalu pada Kamis, 4 Maret 2021, pengadilan menolak gugatan Bambang. "Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima," demikian amar putusan majelis hakim, dikutip dari laman resmi PTUN Jakarta.

    Saat mengajukan gugatan ke PTUN, Mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas yang jadi pengacara Bambang, pernah menyampaikan kasus yang menjerat kliennya bersifat administrasi. Dia menilai terjadi salah paham mengenai pembiayaan SEA Games di era Orde Baru.

    “Missed understanding pembiayaan SEA Games di era Orde Baru dulu,” kata Busryo, Sabtu, 26 September 2020. Karena ini bukan kasus korupsi pula, Busyro bersedia menjadi pengacara Bambang Trihatmodjo berhadapan dengan Sri Mulyani.

    Baca: Hadapi Kecurangan Penggunaan Uang Negara, Sri Mulyani Gandeng BPKP

     

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.